Esposin, PATI – Sosok Ahmad Husein kini menjadi sorotan publik usai langkah beraninya menginisiasi aksi besar 13 Agustus 2025 dengan agenda pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Husein bukan politisi, pengusaha besar, atau pejabat, melainkan warga sipil yang berani maju di garis depan membela suara rakyat.

Husein dikenal sebagai penggagas sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menggalang logistik untuk aksi atau demo 13 Agustus. Gerakannya berawal dari penolakan kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%.

Di media sosial, Husein pernah menarik perhatian publik saat terlibat adu argumen dengan Plt Sekretaris Daerah Pati, Riyoso, dan Plt Kepala Satpol PP, Sriyatun, ketika petugas hendak menyita ratusan dus air mineral hasil donasi masyarakat. Husein juga dikenal sebagai penggemar Presiden ke-7 Jokowi, sebagaimana terlihat dari unggahan di akun X (sebelumnya Twitter).

Keberanian Warga Biasa Jadi Katalis Perubahan

Gerakan aksi 13 Agustus menggambarkan bahwa kekuatan rakyat tak selalu lahir dari jabatan, tapi dari keberanian berdiri di garis depan. Husein menunjukkan bahwa kontrol sosial tidak harus menunggu partai atau lembaga, tetapi bisa dimulai dari kesadaran individu yang bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan keamanan demi kepentingan publik.

Keberanian satu orang bisa menjadi katalis perubahan, menginspirasi banyak pihak untuk turut serta. Demokrasi hidup bukan hanya di ruang rapat DPRD, tetapi juga di hati warga yang berani melawan bila kekuasaan melenceng dari jalur yang seharusnya.

Demo Jilid II Batal Setelah Berdamai dengan Bupati

Aksi unjuk rasa jilid kedua yang direncanakan pada 25 Agustus 2025 kemungkinan batal. Hal ini disampaikan langsung oleh Husein pada 19 Agustus 2025.

“Enggak bisa jawab kalau itu [alasan pembatalan]. Intinya, semoga yang terjadi kemarin bisa jadi pembelajaran Pak Bupati,” ujar Husein. Ia berharap Bupati Sudewo lebih hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, dan tidak bersikap arogan di masa depan.

Demo pertama pada 13 Agustus sempat ricuh, dengan puluhan ribu warga memadati Alun-alun Pati menolak kenaikan PBB-P2. Bentrokan dengan aparat sempat terjadi, memaksa DPRD membentuk Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati. Meski begitu, kenaikan pajak akhirnya dibatalkan dan situasi kini relatif kondusif.