Esposin, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo memberikan diskon sebesar 17 persen untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai 17 Agustus-30 September. Beleid ini diterapkan untuk meringankan beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian. 

Pemberian diskon pembayaran PBB-P2 bagi para wajib pajak merupakan kado spesial peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Sehingga diharapkan para wajib pajak segera melunasi pembayaran PBB-P2 tepat waktu dan sebelum jatuh tempo. 

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan BPPKAD Sukoharjo, Asmaji Budi Prayogo mengatakan pemberian diskon sebesar 17 persen untuk pembayaran PBB-P2 merupakan stimulus yang diberikan Pemkab Sukoharjo kepada para wajib pajak.

"Para wajib pajak bisa memanfaatkan program diskon 17 persen untuk melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Waktunya cukup panjang hingga 30 September," kata dia, saat berbincang dengan Espos, Selasa (19/8/2025). 

Aji, sapaan akrabnya, mengatakan pemberian diskon pembayaran PBB-P2 merupakan kebijakan khusus dari Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo untuk meringankan beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional. Sekaligus kado spesial untuk masyarakat saat momen peringatan Kemerdekaan Indonesia. 

Beragam stimulus diberikan Pemkab Sukoharjo sepanjang 2025. Misalnya, kebijakan baru berupa tarif pembayaran PBB-P2 sebesar 0,07 persen untuk objek lahan produksi pangan dan  ternak.  Beleid ini diterapkan guna melindungi lahan pertanian produktif dan bagian dari upaya merealisasikan swasembada pangan nasional. "Masyarakat bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo," urai dia. 

Sementara itu, Kepala BPKPAD Sukoharjo, Richard Tri Handoko mengatakan pemberian diskon pembayaran PBB-P2 diharapkan mendongkrak pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Selama ini, PBB menjadi salah satu pajak daerah yang diandalkan dalam penerimaan pendapatan daerah. 

Beragam upaya dilakukan untuk menggenjot pelunasan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo. Salah satunya dengan melibatkan dan mengoptimalkan para perangkat desa/kelurahan dalam pelunasan pembayaran PBB. Mereka melakukan jemput bola agar para wajib pajak segera melunasi pembayaran PBB. "Terdapat 116 desa/kelurahan yang lunas pembayaran PBB sebelum jatuh tempo sepanjang 2024. Angka ini ditargetkan meningkat pada tahun ini," ujar dia.