Espos.id, RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (18/8/2025) mengeluarkan dekrit untuk membentuk komisi penyusun konstitusi sementara sebagai bagian transisi dari Otoritas Palestina menjadi negara berdaulat penuh.

Langkah itu adalah bagian dari persiapan pemilihan umum mendatang dan menjelang konferensi perdamaian internasional yang dijadwalkan berlangsung pada September. Dekrit tersebut menjadi rujukan hukum dalam penyusunan konstitusi sementara yang selaras dengan Deklarasi Kemerdekaan 1988, hukum internasional, resolusi PBB, konvensi hak asasi manusia, dan perjanjian terkait.

Abbas juga menunjuk 17 anggota komisi yang dipimpin penasihat hukum Palestina Mohammad al-Haj Qassem. Mereka terdiri atas pakar politik, sosial, dan hukum, dengan perhatian khusus pada peran masyarakat sipil dan representasi gender. Subkomite teknis akan dibentuk untuk menangani bidang khusus, dan sebuah platform daring akan dibuat guna menjaring masukan publik.

"Konstitusi sementara ini akan menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan demokratis yang berbasis pada supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak dan kebebasan publik, serta peralihan kekuasaan secara damai," sebut kantor berita Palestina, Wafa. 

Dekret tersebut muncul di tengah upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza yang masih menjadi target serangan brutal Israel sejak 2023.

Majelis Umum PBB dijadwalkan bersidang pada September. Sejumlah negara, termasuk Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada, menyatakan rencana untuk mengakui negara Palestina dalam sidang tersebut. Prancis dan 14 negara Barat lainnya telah menyerukan pengakuan atas Palestina sekaligus mendorong tercapainya gencatan senjata di Gaza.

Saat ini, Otoritas Palestina masih berlandaskan Hukum Dasar (Basic Law) yang menetapkan sistem demokratis multipartai. Pasal 115 memungkinkan hukum itu tetap berlaku selama masa transisi hingga konstitusi baru disahkan.