Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos hari ini, Kamis (14/8/2025), mengusung headline tentang aksi demo warga Pati menuntut mundurnya Bupati Sudewo berujung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) membahas hak angket DPRD setempat, Rabu (13/8/2025) malam. Namun Bupati Sudewo menyatakan tak akan mundur sebab ia secara konstitusional dipilih rakyat.

Diberitakan Solopos hari ini, demonstran meminta DPRD menyelesaikan tuntutan bupati mundur maksimal selama tujuh hari. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, tak bisa memastikan kapan keputusan akhir dari pembahasan bakal keluar.

“Masalah target kami belum bisa ngomong. Tetapi kalau 3-4 hari sudah selesai, kami akan langsung merekomendasikan ke pimpinan untuk paripurna secepatnya,” kata Teguh di Gedung DPRD Pati, Rabu malam.

Ia belum bisa memastikan Sudewo bersalah atau tidak atas sejumlah kebijakan yang digulirkan selama menjabat. Namun, ia tak menampik bila hasil dari pembahasan hak angket ini bakal menentukan nasib pemakzulan Sudewo.

“Kemungkinan [pemakzulan] saya belum bisa sampaikan. Besok kita langsung gas rapat pertama. Tetapi hasil Pak Sudewo bersalah tidak, kami belum tahu,” ucapnya.

Iwan Kurniawan Susul Status Tersangka Kakaknya

JAKARTA—Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan kakak Iwan Kurniawan, yakni Iwan Setiawan Lukminto dalam kasus tersebut.

Direktur Penyidikan Kaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Iwan Kurniawan sebagai tersangka.

”Tim penyidik Jampidsus kembali menetapkan satu orang tersangka, dengan identitas IKL selaku mantan Wakil Dirut PT Sritex 2012-2023,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Rabu (13/8/2025).

Impor Ilegal Belum Usai Juga

JAKARTA–Legislator mempertanyakan persoalan impor ilegal yang belum bisa dituntaskan hingga saat ini menyusul begitu bebasnya barang-barang tersebut beredar di platform digital. Catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan pelanggaran impor senilai Rp26,4 miliar sepanjang Januari–Juli 2025.

Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menilai keberadaan barang impor ilegal di Indonesia mengancam keberlangsungan usaha lokal. Persaingan harga dan kelengkapan dokumen membuat UMKM sulit bersaing dengan produk-produk cross-border (lintas negara).

“Barang-barang impor ilegal itu ibarat predator terhadap UMKM,” kata dia di Jakarta, Rabu (6/8/2025) dilansir RRI. Ini karena produk-produk tersebut bisa dijual murah, tidak perlu membayar pajak, serta tidak mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI).

Peta Jalan AI Nasional Memasuki Babak Baru

Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial pada awal Agustus 2025. Penerbitan dua buku itu menandai peta jalan kecerdasan artifisial di Indonesia memasuki babak baru.

Dua buku itu diterbitkan sebagai muara diskusi-diskusi dan pembahasan-pembahasan intensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan atau stakeholders.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, melalui siaran pers kementerian itu yang diakses Espos pada Rabu (13/8/2025), menyatakan rancangan awal peta jalan kecerdasan artifisial di Indonesia telah rampung berdasarkan diskusi dengan sejumlah stakeholders terkait.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Kamis (14/8/2025), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di espos.id tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.