Espos.id, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara dalam rapat membahas isu-isu strategis, termasuk di antaranya situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan rapat terbatas itu berlangsung tertutup diikuti oleh sejumlah pejabat seperti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.  Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengikuti rapat terbatas tersebut.

Presiden Prabowo, dalam rapat tersebut, mendengarkan laporan dari jajarannya mengenai situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional, serta isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah. “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Teddy.

Selepas rapat bersama Presiden, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut dirinya melaporkan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis per 11 Agustus 2025. Dadan menyebut realisasi APBN untuk MBG per hari ini mencapai Rp8,2 triliun.

Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. "Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta," kata Dadan.

Dadan kemudian menjelaskan Rp8,2 triliun yang digelontorkan untuk MBG itu difokuskan untuk mengintervensi asupan gizi kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di berbagai daerah Indonesia. BGN menargetkan hingga akhir Agustus 2025 ada 8.000 SPPG beroperasi, terutama yang dibiayai oleh APBN, dengan target penerima sampai dengan mendekati 20 juta.

"Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Dadan.