Esposin, Denpasar --  Provinsi Bali berupaya mendorong kemandirian energi, penurunan emisi, polusi udara, tanah, dan air maksimal pada 2045.

Demi mewujudkan hal itu, pada 4 Agustus 2023 lalu Pemerintah Provinsi Bali dengan didukung Institute for Essential Services Reform (IESR) mendeklarasikan Bali menuju net-zero emission (NZE) atau Bali Emisi Nol Bersih pada 2045.

Dilansir dari ulasan di situs resminya iesr.or.id, inisiatif ini juga menggandeng Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga filantropi.

Sebelumnya, IESR dan Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peta Jalan Nusa Penida 100% Energi Terbarukan di 2030.

IESR juga merancang transformasi sistem kelistrikan 100% energi terbarukan di seluruh Pulau Bali. Rancangan itu dinyatakan dalam acara Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan yang diluncurkan di Sanur, Bali, Selasa (15/7/2025).

Gubernur Bali, Wayan Koster, diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ida Bagus Setiawan, dalam acara tersebut mengungkapkan, saat ini Bali ditopang oleh pembangkit listrik sekitar 1.500-an MW yang menghasilkan daya sekitar 1.400-an MW.

Dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi termasuk pariwisata, beban puncak tertinggi mencapai 1.200-an MW. Kondisi itu menyebabkan pertumbuhan kebutuhan listrik Bali juga tinggi mencapai 7-8%. Kondisi itu menyebabkan Bali sangat rentan mengalami krisis listrik karena cadangannya kurang dari 30%. 

Energi Terbarukan

Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan kebutuhan listrik Bali pada 2045 dan selanjutnya dapat sepenuhnya bersumber dari energi terbarukan.

“Peta Jalan Ketenagalistrikan Bali NZE 2045 memiliki peran penting sebagai langkah strategis dalam merancang upaya transisi energi Bali secara terarah dan terukur,” tegasnya.

Gubernur Bali juga berharap peta jalan ini dapat menjadi rujukan penting dalam mendorong pemanfaatan atau implementasi energi bersih dan energi baru terbarukan. Upaya ini untuk mempercepat kemandirian energi di Bali dengan menggunakan energi bersih.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan Bali memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi pertama di Indonesia yang 100% disuplai oleh energi terbarukan. Target tersebut lebih awal 15 tahun dari rencana.

“Sistem ketenagalistrikan yang andal dan rendah karbon akan memberikan nilai tambah bagi Bali. Selain dikenal sebagai destinasi utama pariwisata lokal dan mancanegara, transisi energi di Bali juga akan menginspirasi banyak pulau di Indonesia untuk mentransformasi sistem kelistrikannya," kata Fabby.

Fabby juga mendorong PLN sebagai penyedia listrik mendukung visi Bali 100% energi terbarukan dengan menyelaraskan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). 

Salah satu upayanya yakni dengan mempercepat pengembangan pembangkit energi terbarukan, mempercepat modernisasi jaringan listrik dan implementasi jaringan pintar (smart grid), dan integrasi teknologi penyimpanan energi.

Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas serta Danantara untuk memberi dukungan melalui kerangka kebijakan dan insentif, serta pendanaan energi terbarukan.

Dominasi Energi Fosil

Kajian IESR menyoroti kondisi sistem tenaga listrik Bali saat ini yang disokong oleh pembangkit listrik dengan kapasitas total 1.461 MW.

Sekitar 76 persen di antaranya masih didominasi oleh energi fosil, dengan pembangkit gas sebagai kontributor terbesar yakni 688 MW, disusul pembangkit batu bara sebesar 380 MW. 

Berdasarkan analisis IESR, Bali memiliki potensi energi terbarukan sebesar 22.04 GW. Ada tiga potensi teknis tertinggi berasal dari energi surya (21 GW), angin (515 MW), dan panas bumi (127 MW). 

Bila potensi ini dimanfaatkan secara optimal, Bali akan mampu memenuhi kebutuhan energi listrik yang diproyeksikan mencapai 44,71 TWh pada 2045 dengan 100% energi terbarukan.

Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, memaparkan empat tahapan periode dalam mencapai Bali 100% energi terbarukan pada 2045. 

Pada periode 2025-2029, penerapan energi terbarukan sebesar 1,5 GW yang terdiri atas energi surya, biomassa, minihidro, sampah, dan bayu berpotensi menurunkan emisi hingga 2,8 juta ton.

Pada periode 2030-2034 ini, diperlukan penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 1,4 GW dan penyimpanan energi sebesar 400 MWh. 

Selanjutnya, pada 2035-2039, penambahan kapasitas 1,24 GW membutuhkan investasi sebesar USD 1,76-4,76 miliar dan berpotensi menurunkan emisi hingga 9 juta ton setara karbondioksida.

Terakhir, pada periode 2040-2045 dibutuhkan penambahan kapasitas energi terbarukan hingga 17 GW dan penyimpanan energi sebesar 54 GWh. Estimasi investasi mencapai USD 35 miliar.

Demi merealisasikan tahapan tersebut, IESR merekomendasikan lima strategi intervensi utama.

Pertama, formalisasi peta jalan melalui instrumen kebijakan daerah dan dokumen perencanaan wilayah, perencanaan energi daerah dan perencanaan ketenagalistrikan.

Kedua, perbaikan dan optimalisasi mekanisme pengadaan energi terbarukan, dan mendorong  pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap secara besar-besaran.

Ketiga, peningkatan kapasitas lokal di bidang energi terbarukan melalui pusat pelatihan keterampilan dan fasilitas riset.

Keempat, penyusunan kerangka regulasi dan peraturan turunan untuk pengembangan dan uji coba teknologi baru.

Kelima, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan mendorong inisiatif pemanfaatan energi terbarukan di tingkat desa dan komunitas.