Esposin, SOLO — Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memulai pembangunan Gedung Islamic Economics and Business Center di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Peletakan batu pertama dilakukan pada Kamis (17/7/2025).

Anggota Dewan Pengawasan BPKH, Mulyadi, mengatakan proyek ini merupakan bagian dari program kemaslahatan yang diinisiasi BPKH untuk mendorong pengembangan pusat ekonomi dan bisnis Islam di perguruan tinggi. Ia mengatakan UNS menjadi kampus pertama di Soloraya yang digandeng untuk program ini.

"Karena BPKH adalah lembaga keuangan syariah, kita mengharapkan UNS bisa mengembangkan keuangan syariah dengan kompetensinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis," ujar Mulyadi saat ditemui wartawan di setelah acara, Kamis.

Ia menambahkan BPKH memiliki komitmen kuat untuk pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan dana haji. Menurutnya, UNS dipilih karena telah menunjukkan perkembangan yang maju dalam bidang ekonomi digital dan fintech, sehingga dianggap siap untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah di wilayah Solo dan sekitarnya.

"Di Solo ini yang pertama, karena di samping itu UNS sudah mengembangkan ekonomi dari fintech, dari digital, dan ini adalah tahapan untuk ekonomi syariah di sini," jelasnya.

Mulyadi juga memerinci sumber dana untuk pembangunan gedung ini bukan berasal dari dana setoran jemaah haji, melainkan dari dana kemaslahatan BPKH.

"Dana keuangan haji ada dibagi dua, dana titipan jemaah dan ini adalah dana dari kemaslahatan. Ini bukan dana pokok juga, tapi dana return, dana bagi hasil dari usaha BPKH," terangnya.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik Islamic Economics and Business Center ini mencapai kurang lebih Rp900 juta. Mulyadi mengatakan menyediakan infrastruktur fisik gedung, sementara pemanfaatan dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada universitas.

Di kesempatan yang sama, Rektor UNS Solo, Hartono, mengatakan gedung baru tersebut akan difungsikan untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

"Nanti tentu digunakan sebagai tempat pertemuan, rapat, diskusi, penyusunan proposal, dan juga sebagai pusat riset [tentang ekonomi syariah]," katanya.

Ia menegaskan FEB akan ditugaskan untuk menyusun indikator kinerja yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BPKH. “Tujuannya adalah untuk memastikan dana kemaslahatan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi UNS, masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.