Espos.id, JAKARTA — Hari Kebudayaan yang ditetapkan untuk diperingati pada 17 Oktober masih menjadi bahan pembahasan di berbagai kalangan. Kali ini Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menyebut inisiator Hari Kebudayaan pada 17 Oktober adalah Tim Garuda 9 Plus.  

Dijumpai wartawan di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025), Fadli Zon mengungkapkan bahwa pada Januari 2025 banyak pihak yang mengusulkan supaya ada Hari Kebudayaan. Menurutnya, ini wajar saja terjadi karena mereka antusias dengan adanya Kementerian Kebudayaan.  Dia menjelaskan pada awalnya Hari Kebudayaan akan diperingati setiap 20 Oktober karena bertepatan dengan pengumuman adanya Kementerian Kebudayaan.

Kemudian, ada juga yang mengusulkan ditetapkan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. “Tetapi memang di antara aspirasi yang ada, termasuk yang cukup serius itu dari kalangan seniman, budayawan, di Jogja yang kemudian dikembangkan menjadi Tim Garuda 9 Plus gitu ya,” ujarnya.

Dia pun menyebut Tim Garuda 9 Plus ini berisikan maestro ketoprak, maestro tradisi, juga dosen hingga kalangan akademisi. Mereka melakukan kajian mendalam yang dituangkan dalam tulisan hingga 79 halaman untuk menetapkan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.

Politikus Gerindra ini menuturkan, 17 Oktober bertepatan dengan hari lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan ini sudah menjadi satu dari empat pilar Indonesia. “Dan Bhinneka Tunggal Ika itu dianggap merupakan puncak dari kebudayaan Indonesia. Karena keberagaman dari kebudayaan kita itu terangkum di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya kira luar biasa itu temuan itu,” jelasnya.

Dikatakannya pula, hari lahir Bhinneka Tunggal Ika pada 17 Oktober pun bersamaan dengan penandatanganan surat keputusan mengenai lambang negara, yang waktu itu pemerintahan dipimpin Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo. Dengan demikian, Fadli Zon menekankan bahwa penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober tidak ada kaitannya sama sekali dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada [kaitannya]. Kebetulan saja sama, hari lahir saya kan hari lahir Pancasila Tanggal 1 Juni, tidak ada hubungannya,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan berdasarkan masukan dari para budayawan, seniman, dan pelaku tradisi, bukan karena "cocoklogi". Hasan, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/7/2025), mengatakan bahwa masukan tersebut menekankan pentingnya sebuah momentum untuk mengapresiasi peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa.

"Hasil komunikasi kami dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita," ucap dia.

Hasan mengatakan keputusan tersebut juga tidak lepas dari kajian historis yang menempatkan tanggal 17 Oktober sebagai momen penting dalam pengakuan keberagaman budaya Indonesia. Dia menjelaskan bahwa tanggal tersebut merujuk pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yang menetapkan lambang negara Garuda Pancasila sekaligus mengukuhkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai bagian tidak terpisahkan dari lambang tersebut.

Pemerintah menilai momen tersebut sebagai puncak pengakuan terhadap kemajemukan budaya Indonesia. "Menurut kajian yang disampaikan ke Kementerian Kebudayaan, inilah puncak pengakuan terhadap keberagaman kita sebagai bangsa yang plural, termasuk juga keberagaman budaya kita, dan ini yang dijadikan alasan," kata dia.

Dalam proses penetapan Hari Kebudayaan, terdapat beberapa tanggal lain yang sempat diusulkan seperti 2 Mei dan 20 Mei, namun dipilihlah 17 Oktober karena belum beririsan dengan peringatan nasional lainnya dan memiliki dasar historis yang kuat.

Hasan menegaskan bahwa pemilihan tanggal tersebut tidak berdasarkan "cocoklogi", melainkan hasil pertimbangan hukum, sejarah, dan masukan masyarakat kebudayaan. "Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, boleh. Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari lahirnya seseorang juga, juga boleh. Jadi kita mulai belajarlah menghindar dari 'cocoklogi' dan 'otak-atik gathuk'," pungkas Hasan.