Esposin, BOYOLALI--Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka, direncanakan berkunjung ke Kabupaten Boyolali pada Jumat (18/7/2025). Ia bakal berkunjung ke Kantor Pos Boyolali.

Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, menyampaikan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sedang melakukan rapat di Korem Solo.

Wiwis menyampaikan Wapres Gibran direncanakan datang pada Jumat. Pemkab Boyolali, tutur dia, menyiapkan empat titik kunjungan. Namun, terakhir kabar yang ia dengar hanya ada satu titik.

“Pemkab Boyolali sebagai objek saja. Kebetulan Bapak Wakil Presiden, rencananya dalam giatnya berkunjung di Boyolali. Utamanya ke kantor pos,” kata dia saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Boyolali, Kamis (17/7/2025).

Ia mengatakan kunjungan Gibran ke Kantor Pos Boyolali untuk memantau terkait penyaluran BSU atau Bantuan Subsidi Upah dari pemerintah pusat. Wiwis mengatakan perwakilan Pemkab Boyolali dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga protokol rapat di Korem Solo untuk mempersiapkan semuanya.

“Kami siapkan semuanya, dari keamanan, TNI, Pak Bupati, [Pemkab] Boyolali, dan sebagainya,” kata dia.

Diberitakan, Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 secara serentak pada Kamis (3/7/2025).

Program ini menargetkan sekitar 8,7 juta pekerja aktif yang terdampak secara ekonomi. BSU 2025 merupakan salah satu bentuk keberlanjutan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja sektor formal berpenghasilan di bawah Rp3.500.000 yang tidak tercakup dalam bantuan sosial lainnya seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM.

Penyaluran BSU 2025 menggunakan sistem open payment dan pengecekannya dapat dilakukan melalui aplikasi Pospay, memungkinkan penerima bantuan untuk mencairkan dana di seluruh jaringan Kantor Pos di Indonesia tanpa harus datang ke lokasi tertentu.

Pengecekan status pekerja sebagai penerima bantuan dapat dilakukan dengan mengunjungi situs bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, ataupun melalui aplikasi Pospay.

Pengambilan dana BSU dapat dilakukan melalui kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain melalui kantor pos, Pos Indonesia juga menyediakan sistem distribusi BSU melalui komunitas ke perusahaan tempat penerima bekerja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penerima mengambil BSU tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor pos.

Di samping itu, Pos Indonesia juga menyediakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) sebagai solusi untuk pembayaran di lokasi yang sulit sinyal atau bahkan tidak terjangkau oleh jaringan internet.

Pos Indonesia juga menyediakan layanan antar oleh petugas Pos khusus, yang ditugaskan untuk melakukan pengantaran kepada penerima yang memiliki keterbatasan ataupun berhalangan karena kondisi khusus tertentu saat pembayaran BSU.

Bantuan Subsidi Upah dapat diambil oleh penerima BSU dengan membawa beberapa persyaratan, antara lain e-KTP asli dan kode QR BSU Digital. Penerima yang terkendala dengan e-KTP asli (misalnya terdapat perbedaan penulisan nama ataupun nomor e-KTP), maka dapat menggunakan Kartu BPJSTK dan Surat Keterangan dari Perusahaan sebagai identitas pendamping e-KTP asli.