Esposin, SRAGEN—Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen diminta terjun ke lapangan dan melakukan kajian terhadap 113 sekolah dasar (SD) yang memiliki siswa baru kurang dari 10 orang pada sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025. Ketua DPRD Sragen merasa prihatin dengan adanya 113 SD yang jumlah siswa barunya minim, bahkan ada yang hanya mendapat siswa baru di bawah lima orang.

Keprihatinan itu diungkapkan Ketua DPRD Sragen, Suparno, saat ditemui Espos.id di ruang kerjanya, Rabu (16/7/2025) siang. Suparno menerangkan setelah mengetahui adanya 113 SD yang kekurangan siswa itu kemudian mengambil beberapa sampel. Suparno juga mendapatkan aduan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Gondang dan utara Bengawan Solo yang jumlah siswa barunya minim, bahkan ada yang satu kelas hanya mendapat dua orang.

“Ketika ada SD yang hanya mendapat siswa baru kurang dari 10 orang, bahkan hanya ada yang 2-3 orang per SD itu sungguh memprihatinkan. Ketika kondisi itu terjadi dalam satu desa dalam jarak yang jauh tidak memungkinkan dilakukan regrouping. Ketika jaraknya dekat tetapi sekolah yang ada di desa itu hanya dua SD ya tidak memungkinkan pula untuk di-regrouping. Oleh karenanya Disdikbud harus terjun ke lapangan yang memastikan penyebabnya,” pinta politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sragen itu.

Suparno mencoba menggali informasi di lapangan ternyata memang tidak ada anak usia sekolah di des aitu karena pindah ke daerah di luar Sragen atau ikut orang tua merantau ke Jakarta. Semula dia berasumsi bahwa sekolah satu kurus dan sekolah satunya dalam satu desa itu gemuk sehingga bisa dilakukan kebijakan pemerataan. Pada kenyataannya, Suparno melihat dua sekolah di satu desa itu ternyata sama-sama minim siswa. “Ada informasi bahwa ada anak yang belum waktunya SD terpaksa diterima di SD,” ujar dia.

Sementara Kepala Disdikbud Sragen Prihantomo mengaku sudah terjun ke lapangan untuk memetakan 113 SD yang jumlah siswanya kurang dari 10 orang itu. Dia melihat secara geografis, SD yang kekurangan siswa itu di pedesaan karena jumlah penduduk usia produktif mengalami penurunan. Dia mengatakan kalau jumlah siswa barunya di SD itu antara 2-5 orang maka akan dilakukan pengkajian untuk memungkinkan di-regrouping atau tidak.

“Kalau lokasi SD itu di daerah terpencil maka ya tetap dipertahankan. Untuk menambah siswa di SD itu juga melihat demografinya. Kalau penduduknya segitu dan usia produktifnya menurun ya otomatis ya ada tetap dijalankan. Untuk memungkinkan banyak tambahan siswa maka sekolah melakukan inovasi yang menjadi daya tarik masyarakat,” kata Prihantomo.

Dia menyebut 113 SD yang kekurangan siswa itu cukup banyak dari total jumlah SD sebanyak 514 SD negeri. Dia mengungkapkan situasi pada tahun-tahun sebelumnya juga sama, yakni pedesaan yang kurang warga usia produktif sehingga anak usia sekolah berkurang. Berbeda dengan perkotaan yang relatif produktif. Kalau pun ada yang kekurangan siswa di perkotaan itu, jelas dia, kemungkinan ada faktor peminatan orang tua siswa karena yang dipilih biasanya kualitas.