Esposin, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai persoalan di Papua. Tidak hanya mempercepat pembangunan, Gibran juga akan fokus pada isu hak asasi manusia (HAM) yang selama ini menjadi perhatian nasional dan internasional.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa penugasan ini sedang difinalisasi dan akan diperkuat dengan keputusan presiden (keppres).

“Presiden Prabowo akan memberikan penugasan khusus kepada Wapres Gibran, termasuk percepatan pembangunan fisik dan penanganan HAM di Papua. Bahkan, mungkin akan dibuka kantor wakil presiden di sana,” kata Yusril dalam acara Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang disiarkan melalui YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025).

Penugasan ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi akar persoalan di Papua yang selama ini belum tuntas, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga dugaan pelanggaran HAM.

Yusril menegaskan bahwa kehadiran langsung Wapres di Papua menjadi bentuk keseriusan negara dalam memberikan solusi yang menyeluruh. “HAM harus ditegakkan, dan pengawasan terhadap aparat keamanan juga harus diperkuat agar tidak terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Ia juga membandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, di mana Presiden Jokowi memberikan mandat khusus kepada Wapres Ma'ruf Amin untuk mendorong ekonomi syariah. Kini, giliran Gibran yang mendapat mandat strategis di Papua.

“Ini adalah kali pertama Wapres Gibran diberi tugas khusus oleh Presiden Prabowo,” ujar Yusril. Keppres yang akan dikeluarkan nantinya akan menjadi landasan hukum penugasan ini.

Dengan berkantornya Wapres Gibran langsung di Papua, pemerintah berharap pendekatan yang lebih intensif, humanis, dan terukur dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah timur Indonesia itu.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Prabowo Kasih Tugas Khusus ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan Papua".