Esposin, SEMARANG – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal menuai sorotan dari kalangan akademisi. Pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Dr. Dra. Ismiyatun, M.Si., menyebut keputusan tersebut menghadirkan keadilan politik, namun berdampak signifikan terhadap pembengkakan anggaran negara.

“Secara ekonomi, pembiayaannya jelas membengkak karena pemilu dilakukan dua kali. Tapi secara politik, partai non-petahana justru sangat diuntungkan karena mendapat waktu untuk konsolidasi dan membangun modal sosial,” ujar Ismiyatun saat diwawancarai pada Minggu (6/7/2025).

Ismiyatun, yang juga menjabat sebagai Kepala Prodi S2 Ilmu Politik FISIP Unwahas, menambahkan bahwa alasan efisiensi anggaran sempat menjadi dasar pelaksanaan pemilu serentak. Namun dengan pemilu yang dipisah, kebutuhan logistik, pengamanan, hingga biaya kampanye akan terjadi dua kali lipat.

“Selama anggaran disetujui DPR, negara harus siap menanggung. Meski mahal, jika dianggap lebih demokratis, maka sistem ini tetap sah,” ujarnya.

Untungkan Non-Petahana, Tantang Petahana

Dari sisi politik, pemisahan pemilu memberikan keuntungan bagi partai non-petahana. Mereka memiliki jeda waktu untuk membangun jaringan, mencari figur baru, dan menyusun strategi tanpa terpengaruh langsung oleh hasil pemilu nasional.

“Petahana justru terbebani. Efek ekor jas dari kemenangan nasional tidak bisa langsung dimanfaatkan. Mereka harus mencari figur baru untuk Pilkada,” jelasnya.

Ia menyebut pemilu lokal yang dipisah akan menguji kekuatan modal sosial versus modal finansial. Partai dengan akar rumput kuat dinilai akan lebih diuntungkan dalam kontestasi ini.

Risiko Kekosongan Jabatan dan Peluang PLH

Salah satu risiko dari sistem pemilu terpisah adalah potensi kekosongan jabatan kepala daerah. Posisi itu biasanya akan diisi oleh Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dari kalangan ASN atau non-partai.

“Bagi ASN, ini bisa menjadi peluang untuk memegang kekuasaan meski sementara. Dalam banyak kasus, mereka justru menikmati posisi itu,” tambahnya.

Peran Strategis Partai Golkar

Ismiyatun juga menyoroti peran strategis Partai Golkar dalam menentukan arah politik di DPR terkait pemisahan pemilu. Ia menilai Golkar sebagai partai yang pragmatis dan oportunistik, sehingga posisinya bisa menjadi penentu.

“Golkar cenderung mendukung sistem yang memberi keuntungan politik. Jika mereka melihat peluang, bisa saja mereka menyetujui pemilu terpisah,” tuturnya.

Secara keseluruhan, Ismiyatun menilai pemisahan pemilu sebagai sistem yang adil dalam dinamika demokrasi, terutama bagi pihak yang kalah di pemilu nasional. Namun, tantangan utama ada pada pembiayaan dan kesiapan partai politik di tingkat daerah.

“Yang kalah diuntungkan karena ada jeda untuk persiapan. Yang menang ditantang untuk solid dua kali. Ini adil, tapi mahal dan butuh kerja ekstra,” tandasnya.