Esposin, JAKARTA — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, membahas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan relaksasi bea masuk barang, khususnya bagi pekerja migran Indonesia.

Dalam rapat yang diadakan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025), Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia mendapat akses permodalan melalui skema KUR.

"Salah satu yang sedang saya usahakan adalah KUR untuk pekerjaan pihak Indonesia tanpa agunan, dengan nilai Rp100 juta. Dana ini bisa dipakai untuk pelatihan, sekaligus cost pemberangkatan," kata Karding, melalui keterangan pers KP2MI.

Dia mengatakan, KUR itu nantinya dapat digunakan untuk pelatihan dan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia.

Selain membahas KUR, Karding juga membahas pelonggaran bea masuk bagi barang-barang milik pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air.

"Saya juga melakukan lobi dengan Menteri Keuangan untuk menambah jumlah platform relaksasi bagi pekerja migran yang balik membawa barang. Sepanjang barangnya tidak lebih dari Rp50 juta, maka dia akan gratis. Nah ini tadi, barang ini disetujui oleh Menteri Keuangan," katanya.

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menambahkan bahwa selain membahas skema KUR, rapat tersebut juga membahas evaluasi KUR, khususnya bagi pekerja migran Indonesia.

"Hari ini kita diundang rapat oleh Menko Perekonomian untuk membahas soal KUR, evaluasi Kredit Usaha Rakyat. Nah, khusus untuk pekerja migran, ada dua hal yang akan didorong dalam waktu dekat," ujarnya.

Christina menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya tengah merevisi petunjuk teknis (juknis) KUR pekerja migran Indonesia.

KUR khusus pekerja migran Indonesia, kata dia, ditargetkan dapat melibatkan 2 juta debitur dengan maksimal batas pinjaman sebesar Rp10 juta.

"Rencana terkait dengan KUR pekerja migran Indonesia, saat ini kami sedang merevisi juknis-nya, dan diperkirakan akhir Juli selesai. Bulan Agustus akan mulai launching antara Menteri Perekonomian dengan Menteri P2MI," katanya.

"KUR pekerja migran Indonesia ini, plafon yang tersedia Rp201 miliar dan ditargetkan bisa menyentuh 2.769 debitur, di mana kreditnya tanpa jaminan untuk plafon maksimal Rp100 juta," jelasnya.

Christina juga mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja migran.

"Ada juga KUR perumahan untuk pekerja migran Indonesia yang akan kita jalankan bersama Menteri Perumahan. Di situ ada 20.000 unit rumah yang akan disalurkan untuk pekerja migran Indonesia, dan ini juga akan diluncurkan pada Agustus mendatang," ujarnya.