Esposin, SOLO — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah menyebut transisi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dan praktik daur ulang limbah bukan hanya pilihan, namun keniscayaan bagi pelaku industri.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Apindo Kota Semarang, Deddy Mulyadi, mengatakan upaya pengurangan emisi karbon di rantai pasok industri termasuk di Jawa Tengah terus diarahkan untuk menyentuh tiap sektor industri.

Bahkan, pada 2030 lalu, ditargetkan seluruh aktivitas industri mulai dari produksi, distribusi, hingga transportasi pekerja dapat ditekan emisi karbonnya.

"Kami harus menggunakan green energy, harus recycle. Bukan hanya listrik saja, tetapi dari bahan materialnya juga. Jadi ada semacam kewajiban untuk hal itu. Juga penghematan air juga, jadi memang ini suatu kebutuhan juga," kata dia, Kamis (26/6/2025).

Meskipun saat ini sudah ada 21 perusahaan di Jawa Tengah yang memulai inisiasi penggunaan EBT berbasis panel surya, namun Deddy menyebut masih ada kendala serius yang kini dihadapi pengusaha Jawa Tengah.

Penggunaan panel surya untuk kebutuhan industri diatur ketat oleh PLN, padahal hal tersebut justru dirasa menyulitkan oleh pelaku usaha.

"Kalau saya, dikomersialisasikan saja. Masing-masing industri agar bisa menggunakan EBT ini. Jadi harganya bisa lebih murah, jangan dimonopoli," katanya.  

Selain masalah pemanfaatan energi bersih, Deddy juga menyoroti ketersediaan bahan baku daur ulang dari dalam negeri yang masih minim, padahal permintaan industri demikian besar.

"Kalau industri di sini kebanyakan dari luar, impor. Dari Indonesia sendiri belum banyak yang menyediakan recycle, mungkin karena bahan atau teknologinya yang susah,” ucapnya. 

Apindo Provinsi Jawa Tengah mendesak pemerintah untuk mendorong pembangunan ekosistem daur ulang yang komprehensif baik dengan jalan investasi maupun pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku industri daur ulang.

“Supaya orang tertarik, bagaimana pemerintah memberikan bunga murah, industri recycle diperbanyak investasinya. Jadi limbah plastik bisa berkurang,” tutur Deddy.

Pelopor

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pengembangan industri hijau dengan sektor tekstil, garmen, dan sepatu sebagai pelopor utama penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Tercatat, hingga 2025 telah ada 21 perusahaan yang mengadopsi panel surya dengan kapasitas di atas 500 KW, ditambah dengan enam perusahaan baru yang bergabung pada tahun ini.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan inisiatif ini merupakan bagian integral dari program lima tahunan Gubernur untuk menumbuhkan industri hijau di wilayah tersebut.

 “Kami lihat dari percepatan mereka menggantikan proses produksinya ke hijau, itu sudah lumayan. Saya menunggu angkanya dari BPS, tetapi intinya bahwa inisiasi itu sudah luar biasa,” ujarnya usai menghadiri agenda Central Java Renewable Energy Investment Forum (CJREIF), di Kota Semarang, Kamis (27/6/2025).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menuturkan adanya pergeseran dalam dinamika pasar global.

Menurutnya, kini terdapat tuntutan bagi para pelaku usaha untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui pemanfaatan EBT dalam aktivitas bisnisnya.

“Sekarang itu sudah ada tuntutan bahwa pelaku usaha itu wajib memperhatikan keberlangsungan lingkungan alam dengan menggunakan EBT, menggunakan renewable energy sehingga kemudian ke depan kita peduli dengan investasi hijau, karena kan tuntutannya adalah net zero carbon,” terang Sakina.

Sektor industri alas kaki, garmen, serta Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) berkontribusi signifikan dalam transisi penggunaan energi bersih tersebut.

Sakina mengatakan, tuntutan buyer luar negeri menjadi pendorong utama bagi pelaku industri di sektor tersebut untuk memulai transisi EBT. “Makanya progress-nya cukup signifikan,” ucapnya. 

Potensi Tenaga Surya

Sebagai informasi, Jawa Tengah tercatat memiliki potensi energi surya hingga 194 Gigawatt (GW). Dari potensi tersebut, ada 12 wilayah dengan peluang pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang layak didanai dengan kapasitas hingga 13,5 GW.

Sayangnya, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, rencana pengembangan PLTS di Jawa Tengah baru tercatat di 3,8 GW hingga 2034 mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan dimulai dengan penyusunan peta jalan investasi hijau jangka panjang yang akan memadukan target energi terbarukan, transformasi industri, dan rencana infrastruktur hijau.

Guna menarik dan memfasilitasi investor, Fabby menyarankan pembentukan unit khusus investasi hijau sebagai pusat layanan terpadu, dan peluncuran inisiatif kawasan industri hijau di lokasi-lokasi strategis yang mendukung penerapan energi terbarukan dan ekonomi sirkular termasuk untuk UMKM dan IKM.

Fabby menekankan pentingnya penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan untuk memastikan ketersediaan skema pendanaan hijau yang inovatif.

Tak kalah krusial, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan keterampilan hijau dan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, juga diperlukan guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan mendukung inovasi berkelanjutan.