Espos.id, JAKARTA - Pemerintah perlu memperbaiki regulasi demi meningkatkan kepastian hukum. Hal ini dinilai bisa membantu menggenjot perekonomian sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai.

Menurut ekonom Universitas Indonesia,  Eugenia Mardanugraha, ketidakpastian hukum di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti China dan Vietnam, yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi. “Kalau kepastian hukum tidak jelas, kepastian ekonomi pun tidak ada. Investor pasti akan memilih tempat yang lebih pasti keuntungannya,” kata Eugenia, Rabu (25/6/2025).

Menurut dia, sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketidakpastian hukum adalah sektor yang membutuhkan lahan seperti industri manufaktur dan perkebunan terutama industri kelapa sawit.

Eugenia menilai, meskipun jasa perdagangan seperti ekspor tidak terlalu terganggu seperti halnya produksi barang di sektor hilir, mereka juga menghadapi kendala ketidakpastian hukum yang juga menantang. Dia pun menyoroti problem pungutan, kendala birokrasi, hingga tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan membuat calon investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.

Eugenia menekankan pentingnya sinergi dunia usaha dan pemerintah. Asosiasi dunia usaha seperti Kadin, Apindo, dan Hipmi dinilai perlu untuk terus memberikan masukan konstruktif lantaran menjadi pihak yang memahami kondisi lapangan.

Menyoal sikap pemerintah yang dinilai lebih tegas terhadap pengusaha di era sekarang, Eugenia menyatakan hal tersebut tidak selalu negatif. Dalam jangka panjang, sikap tersebut bisa berdampak positif bila dibarengi dengan konsistensi dan komunikasi yang baik seperti soal kebijakan efisiensi.

Eugenia juga menggarisbawahi pentingnya perlakuan hukum yang adil antara perusahaan negara dan swasta. Regulasi ke depan diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Pemerintah juga dinilai perlu memberikan contoh nyata melalui keberhasilan investasi BUMN seperti Danantara.

“Kalau regulasi dijalankan konsisten dan pemerintah memberi contoh melalui investasinya sendiri, kita masih memiliki harapan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%,” tuturnya.