Bupati Karanganyar Rober Christanto mendapati pelayanan publik di Kantor Kecamatan Colomadu masih tutup dan sepi saat ia datang dalam inspeksi mendadak atau sidak pada Selasa (10/6/2025) pagi. 

Kunjungan mendadak itu untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang layanan di kantor kecamatan tersebut. Bupati Rober tiba di lokasi pukul 07.30 WIB. Suasana kantor kecamatan belum sepenuhnya siap melayani masyarakat.

Saat itu sejumlah anggota staf hadir, tetapi sebagian lainnya tidak tampak, meski telah  tercatat pada daftar presensi. Bupati Rober datang bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Nur Aini Farida.

Mereka mengecek daftar kehadiran pegawai di kantor kecamatan tersebut. Dari 17 nama dalam daftar, hanya 10 orang yang berada di kantor dan dua orang mengisi presensi, namun tidak berada di tempat. Camat Colomadu Dwi Adi Susilo juga belum berada di kantor pagi itu.

Keluhan masyarakat soal pelayanan birokrasi masih sering mengemuka di berbagai daerah. Keluhan mengemuka jamak berupa keterlambatan pelayanan, para birokrat atau aparatur sipil negara (ASN) yang tidak ramah, atau sulit bertemu pejabat yang punya otoritas sesuai kebutuhan warga atau publik. 

Tindakan Bupati Rober itu juga dilakukan banyak kepala daerah. Latar problem sama, realitas yang dihadapi sama, dan tindakan pendisiplinan ASN yang dilakukan sama.

Sejauh ini tindakan-tindakan yang dimaksudkan sebagai efek kejut itu bisa dikatakan tidak efektif. Bisa jadi setelah sidak ada penertiban, namun lama-kelamaan kembali ke selera asal.

Perbaikan kualitas pelayanan memang masih menjadi pekerjaan besar reformasi birokrasi. Revolusi mental yang pernah diusung pemerintah tak menghasilkan perbaikan secara signifikan. 

Upaya perbaikan harus terus-menerus dilakukan. Kehendak politik dan teladan kepala daerah menjadi salah satu kunci. Perbaikan jangan hanya pada mekanisme kepegawaian semacam presensi dan sebagainya, tapi juga pada implementasi standar pelayanan minimal. 

Ini mensicayakan para birokrat pelayan publik itu menghayati tugas pokok mereka. Standar pelayanan minimal harus dirumuskan dengan rigid dan konkret.

ASN memiliki peran strategis dalam pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Pelayanan-pelayanan publik tersebut meliputi memberikan informasi yang akurat dan transparan, menangani pengaduan dan keluhan masyarakat dengan cepat dan efektif, dan mengelola proses administrasi dengan efisien dan efektif. 

Kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan perbaikan. ASN harus terus berupaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN penting untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan memberikan layanan publik yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

ASN juga harus punya komitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek layanan publik. Masyarakat memantau dan mengevaluasi kinerja ASN dalam memberikan layanan.

Perbaikan layanan publik oleh ASN tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.