Esposin, BOYOLALI--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali bersama DPRD Boyolali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Boyolali terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Boyolali 2024, Senin (16/6/2025).

Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat paripurna S. Paryanto DPRD Boyolali diikuti oleh Bupati Boyolali Agus Irawan, Sekda Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani, pimpinan DPRD Boyolali serta anggota, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut, perwakilan dari fraksi PDIP, Watiah, membacakan pandangan fraksinya. Ia mengapresiasi Kabupaten Boyolali yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 kali berturut-turut.

Akan tetapi, Watiah menyoroti Silpa atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang ia nilai tinggi.

“Pada 2024 terdapat Silpa sebesar Rp178.690.115.474. Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa tingginya nilai Silpa juga dapat menunjukkan belum optimalnya kinerja belanja daerah, khususnya dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata dia dalam rapat paripurna.

Ia pun memohon penjelasan dari Pemkab Boyolali mengenai faktor penyebab tingginya Silpa serta langkah korektif yang akan ditempuh agar hal serupa tak terulang.

Selanjutnya, ia mengapresiasi capaian pendapatan daerah 2024 yaitu Rp2.455.462.406.252 atau 101,44% dari target sebesar Rp2.420.568.075.000. Kemudian, apresiasi atas pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Rp538.701.689.777 dari target Rp525.939.277.000.

“Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan kepada Pemerintah Daerah, khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah [OPD] yang membidangi pengelolaan PAD, terkait penyebab ketidaktercapaian target pada masing-masing perangkat daerah, meskipun secara agregat capaian PAD menunjukkan surplus,” jelas dia.

Hal senada disampaikan perwakilan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Sutarman. Ia mengatakan dari pendapat daerah dan PAD yang melebihi target, justru pajak daerah mengalami penurunan realisasi hanya 96,87% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Menurutnya, hal tersebut memerlukan perhatian agar strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah diperkuat. Ia pun meminta penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pajak daerah dan bagaimana strategi peningkatan pendapatan pajak untuk tahun tahun mendatang.

“Realisasi belanja daerah tercatat 94,39% dari pagu anggaran, yaitu sebesar Rp2,418 triliun dari anggaran Rp2,562 triliun, yang menunjukkan adanya efisiensi atau potensi keterlambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan,” kata dia.

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, lanjut dia, mencermati realisasi belanja modal hanya 83,73%, yang merupakan indikator penting dalam penguatan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia pun meminta penjelasan atas kendala realisasi ini serta perbaikan perencanaan dan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya, Sutarman menyoroti adanya surplus anggaran sebesar Rp36,9 miliar dan Silpa sebesar Rp178,69 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Fraksinya memandang penting agar Silpa tersebut digunakan secara terencana dan tepat sasaran untuk mendukung program prioritas daerah dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Boyolali.

“Meskipun hal ini mencerminkan efisiensi, namun juga dapat mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menaruh perhatian khusus terhadap Silpa 2024 audited BPK yang berstatus bebas digunakan kembali untuk perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp.97.551.652.140 dari pos dana tersedia atau penerimaan anggaran,” kata dia.

Ia pun meminta penjelasan kebijakan Pemkab dalam upaya optimalisasi penggunaan Silpa 2024 audited BPK untuk belanja daerah APBD perubahan 2025.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Agus Irawan saat ditemui seusai acara mengucapkan terima kasih atas pandangan umum soal APBD 2024.

Ia mengatakan pandangan umum para anggota dewan tersebut adalah masukan berharga untuk Pemkab Boyolali.

“Ada beberapa masukan bagaimana Pemkab Boyolali bisa meningkatkan pendapatan, program, serta rencana di kedinasan yang belum terealisasi. Nanti akan kami bahas lagi dan rapatkan dengan OPD terkait untuk mencari solusinya,” kata dia.