Esposin, KLATEN – Mujiburrahman kembali terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Klaten periode 2025-2030. Hal itu berdasarkan hasil konferensi cabang (Konfercab) yang digelar pada Sabtu (14/6/2025).

Konfercab digelar di kompleks Masjid Roudlotush Sholihin, Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper. Konfercab dihadiri perwakilan dari Pengurus Besar NU (PBNU), Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jateng, serta pengurus di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Pembukaan Konfercab dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

“Alhamdulillah terpilih kembali KH Muchlis Hudaf selaku rois Suriyah serta Pak Mujib selaku ketua PCNU. Dari 26 MWC [Majelis Wakil Cabang], Pak Mujib mendapatkan suara dari 23 MWC,” kata Sekretaris Steering Committee (SC) Konfercab PCNU Klaten, Muhammad Mujab, saat dihubungi Espos, Minggu (15/6/2025).

Mujab menjelaskan Konfercab berlangsung lancar dari pembukaan hingga penutupan. Sidang pemilihan dipimpin tokoh dari PBNU. Dia menjelaskan tahapan Konfercab di antaranya penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus periode 2020-2025. Selain itu, ada penentuan program kerja untuk kepengurusan yang akan datang.

Ada beberapa program untuk pengurus periode 2025-2030. Di antaranya mendukung atau menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan terutama terkait penanganan sampah serta pertanian organik. Selain itu, mewujudkan kemandirian organisasi dengan terus mengembangkan amal usaha-usaha yang dijalankan PCNU.

Mujab mengungkapkan setelah terpilih ketua, selanjutnya pembentukan pengurus melalui tim formatur. Tim tersebut diberi waktu selama 30 hari untuk membentuk kepengurusan pada periode lima tahun mendatang.

Terpilihnya kembali Mujiburrahman menjadi Ketua PCNU Klaten menjadi periode ketiga untuk pengusaha cor logam yang kerap menyuarakan penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah serta pertanian sehat tersebut.

Jelang Pilkada 2024, warga Nahdliyin Klaten mendesak pria yang akrab disapa Gus Mujib itu maju sebagai calon bupati. Namun, Mujib menolak permintaan tersebut dan menegaskan bermanfaat tidak harus masuk dalam sistem politik.