Esposin, SOLO -- Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menyoroti proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dikerjakan Kementerian Kebudayaan. Ada tiga hal yang ia soroti dalam proyek yang menelan APBN senilai Rp9 miliar tersebut, yakni dari aspek prinsipil, prosedural, dan substansial.

Dari aspek prinsipil, Boni mempertanyakan terkait apa hak dari negara atau mandat pemerintah untuk menulis sejarah berdasarkan versinya sendiri. Menurutnya, pascareformasi tidak ada mandat kepada negara untuk menulis sejarah berdasarkan tafsirnya sendiri.

Kemudian, dia menyoroti prosedur penulisan sejarah yang dinilai kurang memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dan transparansi publik. Menurutnya yang seorang sejarawan, proyek ini idealnya melalui seminar dengan melibatkan banyak pihak berkompeten dan melakukan riset secara mendalam.

“Mustinya ada proses atau prosedur yang memang dilalui berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan transparansi publik. Bukan soal proyek ini didanai uang rakyat atau pajak tapi lebih kepada transparansi proses kepenulisannya sekaligus dan tujuan finalnya [proyek] ini  untuk apa,” kata dia dalam Diskusi Publik Menyoal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia yang diikuti Espos melalui Zoom Meeting, Rabu (11/6/2025) malam.

Dia menambahkan dengan anggaran Rp9 miliar yang disiapkan Kementerian Kebudayaan untuk proyek ini tidak cukup bila semua proses itu dilakukan secara benar dan tidak kejar tayang. Dia membandingkan dengan proyek serupa di Belanda yang menelan anggaran sekitar Rp60 miliar dengan durasi pengerjaan empat tahun dan penelitian yang serius. 

Lalu secara substansial, politikus PDIP ini juga menyoal ada beberapa peristiwa sejarah yang tidak ditulis dalam proyek tersebut. Ditambah, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan sejarah ditulis dengan tone lebih positif.

“Saya yang dulu mahasiswa sejarah tampaknya belum pernah diajari metodologi penulisan genre tone positif. Tone positif itu mungkin lebih ke hagiografi yakni tulisan yang isinya berisi keberhasilan, pemujaan, dan sanjungan,” jelas dia.

Menurut Bonnie, alih-laih membuat proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, yang dibutuhkan saat ini adalah historiografi nasional yang sifatnya autrokritik. Di dalamnya menuliskan semua pengalaman manis dan pahit bangsa dalam mengelola negara sehingga ke depan tidak ada pengulangan karena sudah sama-sama belajar.

Terakhir pendiri majalah Historia ini meminta agar proyek ini dilakukan secara terbuka bagi masyarakat karena ini adalah proyek besar yang menyangkut identitas sebuah bangsa. Selain itu proyek ini juga tidak perlu dijalankan secara terburu-buru.

Indonesia Sentris 

Mengutip Antara, Menteri Kebudayaan Fadil Zon mengalokasikan dana sekitar Rp9 miliar untuk memperbarui buku sejarah Indonesia. Proses pembaruan buku sejarah Indonesia melibatkan tim yang terdiri dari 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum.

"Saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Fadli menyebut tim pembaruan buku sejarah Indonesia terdiri atas sejarawan dan akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya dari Aceh hingga Papua. Pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif mengedepankan perspektif Indonesia sentris mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.

"Jadi, kami ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan Indonesia sentris jadi perspektif Indonesia, kalau perspektif Belanda tidak ada penjajahan ya [di Indonesia], mereka melihatnya berbeda," katanya.

"Misalnya agresi militer I dan agresi militer II, kalau versi Belanda adalah aksi polisionil I dan aksi polisionil II, karena itu penertiban dari pengacau-pengacau keamanan bagi Belanda," imbuh dia.

Dalam proyek ini ia ingin menonjolkan perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Proyek ini sudah dimulai Januari 2025 dan ditargetkan rampung Agustus 2025.

Menteri Kebudayaan menilai pembaruan buku sejarah Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sejarah bangsanya. Menurut dia tanpa bekal pengetahuan sejarah yang memadai generasi muda tidak lagi mengenal Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia.