Esposin, BOYOLALI--Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali, Wahyono, menyoroti pentingnya perbaikan data warga miskin guna mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali.

Ia menekankan pembaruan data ke depan harus dilakukan secara objektif agar program bantuan sosial tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

Pentingnya akurasi data menurutnya relevan jika melihat tren angka kemiskinan di Boyolali yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2024, angka kemiskinan berada di angka 9,63%. Sejak tahun 2020 hingga 2024, angka kemiskinan di Boyolali tercatat fluktuatif.

Tercatat pada 2020 angka kemiskinan di Boyolali ada 10,18%, lalu pada 2021 naik menjadi 10,61% di masa pandemi, pada 2022 turun menjadi 9,82%, pada 2023 turun tipis menjadi 9,81%, dan pada 2024 turun lagi menjadi 9,63%.

Meski terdapat penurunan, Wahyono menilai penurunan dari tahun 2023 ke 2024 masih tergolong tipis, yakni sekitar 0,18%. Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi Boyolali yang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren perlambatan.

Menurutnya, hal ini terlihat dari data laju pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, pada tahun 2022 mencapai 6,33%, lalu turun menjadi 5,62% di 2023, dan kembali menurun menjadi 4,64% pada 2024.

“Ini seharusnya menjadi lampu kuning untuk Boyolali karena selama tiga laju pertumbuhan ekonomi menurun. Termasuk salah satu parameternya kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan pun hanya 0,18% atau sekitar 1.500 warga. Padahal, bantuan sosial yang diberikan mulai dari PKH, RTLH, dan lain-lain cukup besar,” kata dia, Selasa (3/6/2025).

Anggota legislatif dari daerah pemilihan Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, dan Wonosamodro atau kawasan Boyolali Utara tersebut mengartikan dari data yang ada menunjukkan kemungkinan program bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Ia menjelaskan setiap bantuan sosial pasti bermuara untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, ia menilai jumlah bansos tidak sebanding dengan penurunan kemiskinan.

Wahyono memberikan masukan kepada pemerintah atau eksekutif bagaimana ke depan pemberian bansos bisa tepat sasaran. Sehingga, bansos akan berdampak nyata pada penurunan kemiskinan.

Selama turun ke lapangan, ia mengaku banyak bertemu dengan masyarakat yang secara kriteria seharusnya menerima bansos akan tetapi tidak mendapatkannya. 

“Ada yang tidak punya rumah, hanya menumpang saja, tapi dia tidak mendapatkan satu jenis bantuan apa pun. Itu dikeluhkan ke saya. Ketika kami ke Juwangi juga sama dan daerah lain,” kata dia.

Ia juga menjelaskan warga lain yang dinilai tidak mendapatkan bantuan sosial justru memperolehnya. Hal tersebut yang menguatkan pendapatnya.

“Bisa jadi data itu memang ketika sampling-nya atau sensusnya kurang pas. Sehingga, kami memberikan masukan pertama untuk perbaikan data ke depan. Harus dilakukan secara objektif bukan subjektif,” jelas dia.

Pria yang juga ketua Fraksi PKS menilai bisa jadi datanya benar tapi ketika pengambilan data tidak dilakukan dengan cara objektif dan profesional.

Menurutnya, di beberapa daerah masih ada sentimen pilihan politik hingga kedekatan dengan tokoh tertentu.

"Ada yang berbeda pilihan politik memengaruhi keputusan beberapa perangkat desa apakah seseorang mendapatkan bantuan atau tidak," jelas dia.

Sebagaimana komitmen Bupati Boyolali, ungkapnya, seharusnya sudah tidak ada lagi 01 atau 02. Sehingga, semua rakyat dirangkul. Ketika seseorang memang layak mendapatkan bantuan, maka ia meminta didata secara objektif.

Agar data objektif, lanjutnya, data harus diambil oleh lembaga atau pihak yang objektif dan tidak memiliki kepentingan tersendiri. Pihak independen tersebut kemudian turun ke lapangan untuk menilai kriteria apakah warga termasuk kategori miskin atau tidak sehingga layak menerima bantuan.

Ketimpangan Boyolali Utara dan Selatan

Lebih lanjut, Wahyono mengungkapkan menemukan terdapat pandangan masyarakat umum yang membagi Boyolali menjadi utara dan selatan. Ia mengatakan hal tersebut dipercaya masyarakat sejak lama.

"Faktanya pembangunan wilayah Boyolali utara dan selatan ada ketimpangan. Kami melihat di selatan lebih maju, kebetulan saya perwakilan dari Boyolali utara sehingga betul merasakannya," jelas dia.

Wahyono mengatakan pembangunan di wilayah utara baik secara ekonomi dan infrastruktur masih belum sama dengan wilayah selatan. Sebagai contoh, sektor pariwisata lebih berkembang di wilayah selatan. Di sisi lain, industri padat karya jarang ada di wilayah Boyolali utara.

Ia berharap pembangunan wilayah utara bisa sama dengan selatan atau paling tidak dapat mengurangi gap antara keduanya. Ia berharap hal tersebut terjadi di bawah kepemimpinan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana.

"Terlebih saat ini wakil bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, berasal dari Boyolali utara yaitu Karanggede," kata dia.

Wahyono menyarankan untuk mengentaskan kemiskinan, Pemkab bisa berfokus di sektor yang bisa menggerakkan perekonomian.

Ia mengatakan sektor unggulan di Boyolali antara lain pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Hal tersebut diharapkan menjadi perhatian serius baik dari penganggaran dan kebijakan.

“Di sektor peternakan, Boyolali menjadi ikon kota susu dan daging. Menjadi produsen susu tertinggi. Di utara itu potensi pakannya juga luar biasa, tiap musim jagung, hasilnya berupa pohon dan bonggol dibuang sia-sia. Padahal kalau diolah jadi pakan bakal luar biasa, menjadi nilai tambah,” kata dia. 

Diberitakan sebelumnya, Bupati Boyolali Agus Irawan mengakui masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah utara Boyolali. Ia pun mendorong berbagai pihak untuk membantu penyelesaiannya termasuk salah satunya Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Boyolali.

"Di Kabupaten Boyolali apalagi di daerah utara, itu memang masih sangat banyak sekali rumah yang tidak layak huni, jadi nanti saya nyuwun tulung [minta tolong] temen-temen UPK bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Boyolali." kata Bupati pada Selasa (29/4/2025) seperti dikutip dari laman boyolali.go.id.

Agus mengatakan pembangunan di desa juga terus digalakkan lewat kolaborasi dengan berbagai sektor mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, TNI, pihak swasta, dan berbagai pihak lain. Tujuannya yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa.

Pembangunan infrastruktur di desa, lanjut dia, seperti lewat program bantuan rehab RTLH, koperasi merah putih, TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa di sejumlah tempat, hingga program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) seperti bantuan air bersih.

“Hal ini bisa diwujudkan adanya dialog antara Bupati dan Wakil Bupati dengan masyarakat Boyolali untuk mendengar aspirasi warga dan memastikan kebijakan sesuai kebutuhan,” kata dia. Agus mengatakan berbagai langkah yang dilakukan tersebut menjadi upaya awal Pemkab Boyolali menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.