Esposin, SOLO--Sekitar 220 pengecer pupuk bersubsidi dari 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) mendeklarasikan Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia (P3I) di Hotel Dana Solo, Rabu (28/5/2025) sore.

Dalam acara yang dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Khilmi, tersebut, juga dilakukan pengukuhan Koperasi Pemasaran Pengusaha Pemula Indonesia.

Koordinator Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia (P3I) Jawa Tengah (Jateng), Agus Nugroho, saat diwawancara wartawan mengatakan P3I adalah perkumpulan pengecer pupuk bersubsidi seluruh Jateng yang selama ini telah melayani petani demi swasembada pangan.

"Sebagai bentuk apresiasi juga atas keluarnya Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang masih mencantumkan KPL sebagai pengecer pupuk sampai kepada petani," ujar dia. Nugroho juga mengatakan alasan membentuk P3I untuk penguatan ekonomi kerakyatan, karena KPL adalah pengusaha kecil yang mencoba untuk memperkuat jaringan bisnis mereka.

Sehingga ekonomi kerakyatan benar-benar tumbuh dari bawah. "Koperasi ini benar-benar tumbuh dari militansi teman-teman KPL. Yang pasti kami tetap membuka pintu lebar-lebar untuk kerja sama dalam penyelenggaraan pupuk bersubsidi. Kami juga ingin lebih kuat dan nyaman saja dalam menyalurkan pupuk kepada petani," terang dia.

Penuturan senada disampaikan Koordinator Pengecer pupuk Soloraya, Hariadi Suwondo. Dia menjelaskan P3I bersinergi dengan petani, masyarakat dan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, sehingga kedaulatan pangan negeri ini selalu terjaga. Dan tatanan perekonomian bangsa bernafaskan keadilan sosial.

"Yang sudah dikerjakan Koperasi Pemasaran Pengusaha Pemula Indonesia bekerja sama dengan Bulog untuk menyalurkan minyak dengan harga terjangkau, sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," terang dia. 

Dalam acara itu, hadir Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah, Kholisun, dan Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta, saat acara deklarasi tersebut.

Menurut dia ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditata terkait sistem distribusi pupuk bersubsidi. "Yang perlu diperbaiki itu data-data untuk petani. Agar lebih di-fix-kan lagi. Jadi sampai sekarang belum ada instansi yang bertanggung jawab di situ masalah validasi data," ungkap dia.

Data dimaksud yaitu petani penerima pupuk berdasarjan rencana detail kebutuhan kelompok (RDKK). "Terkadang ada ketidakpahaman petani yang tidak masuk, menuntut karena enggak dapat pupuk, salah paham. Karena salah satu syarat petani mendapatkan pupuk bersubsidi adalah masuk di e-RDKK kelompok tani," terang Nugroho.

Menurut dia RDKK merupakan kewajiban ketua kelompok tani untuk mengajukan kelompoknya supaya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dalam pembuatan RDKK, kelompok tani dibimbing PPL, dan disahkan oleh dinas. "Kalau kios pupuk lengkap itu hanya operator, berapa yang diminta kelompok itu yang kita berikan. Tidak lebih  tidak kurang," tegas dia.

Nugroho juga menekankan pentingnya menjaga supaya sistem distribusi pupuk tidak sedikit-sedikit berganti. "Kalau masalah kendala, asal tidak terlalu berganti. Sistem tidak membingungkan sebenarnya. Sistem diubah di tengah jalan misalnya dari manual diganti ke kartu tani. Seperti ini sering memunculkan kesalahpahaman," tutur dia.