Esposin, JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan setuju dengan masuknya Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PSI.

“Pak Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI," kata William, Jumat (16/5/2025) dilansir Antara

Wiliam yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Jakarta Barat itu menyatakan  Pak Jokowi juga sudah memberikan kontribusi salah satunya menggagas 'Partai Super Terbuka' yang menginspirasi PSI menyelenggarakan Pemilihan Raya ini.

"Oleh karena itu, wajar apabila kader PSI memberikan tempat yang istimewa baginya di sini," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa nama Ketum PSI petahana Kaesang Pangarep disebut pada saat yang bersamaan dalam diskusi yang berlangsung di internal partainya.

"Nama Mas Kaesang juga turut disebut dalam diskusi internal partai kami. Ia juga diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinannya yang sudah baik ini ke depan," kata dia.

Komentar tersebut dilontarkan William berkaitan dengan Pemilihan Raya yang akan diselenggarakan menjelang Kongres Nasional PSI pada Juli 2025.

Menurut dia, pemilihan raya ini diselenggarakan untuk memilih ketua umum sesuai dengan konsep ‘Partai Super Terbuka’ yang pernah dibicarakan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut William, konsep tersebut menemukan kecocokan dengan kader-kader PSI yang ingin agar pemilihan ketua umum (ketum)-nya diselenggarakan secara langsung, terbuka, dan transparan.

"Semua kader PSI tanpa terkecuali bisa memilih siapa yang akan menjadi ketumnya nanti. Dalam rangka memudahkan semua anggota untuk menggunakan hak pilihnya, maka kami akan menggunakan aplikasi e-voting yang bisa diakses di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan setelah melalui pertimbangan yang panjang dan matang, Pemilihan Raya ini ternyata sesuai dengan keinginan anggota-anggota PSI untuk mengadakan pemilihan ketua umumnya yang berlangsung secara terbuka, langsung, dan transparan.

Tanggapan PDIP

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengatakan pihaknya menghormati siapapun yang diusulkan untuk menjadi ketua umum PSI di periode mendatang.

Menurutnya, PSI memiliki independensi dan haknya untuk memutuskan siapapun ketua umumnya, sehingga tidak bisa dicampuri oleh partai lain.

“Harus diputuskan siapa pun orang yang akan jadi ketua umum dan siapapun yang akan dijadikan sebagai figur partainya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025) malam.

Dengan demikian, Aria menyebut pihaknya menghormati pergelaran kongres PSI yang akan datang, karena seluruh partai di Indonesia berhak memberikan pengabdian kepada bangsa lewat demokratisasi.

“Kita harapkan kongres PSI juga menjadikan instrumen menguatnya demokrasi dan menguatnya berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional,” ucapnya.

Kala ditanyai perihal adanya kemungkinan Jokowi menjadi ketua umum PSI yang baru, Aria hanya menegaskan partai lain tidak bisa mengomentasi soal kedaulatan internal PSI.

“Lah kita tidak akan bisa mencampuri apa pun, sebaiknya ditanyakan orang PSI, saya tidak ingin partai lain juga mencampuri mengomentari soal kedaulatan internal PSI,” tegasnya.