Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi Tim Redaksi SURABAYA, KOMPAS.com - Ali Mufthi menjadi satu-satunya calon yang mendaftar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Hingga batas pendaftaran yang ditutup pada Jumat (9/5/2025) pukul 17.00 WIB, tidak ada calon lain yang mendaftar. Meskipun hanya ada satu calon, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono, menyatakan bahwa Anggota DPR RI Komisi V tersebut belum tentu terpilih secara otomatis melalui aklamasi. "Soal aklamasi atau tidak, itu nanti domain pimpinan Musda. Kami hanya melakukan verifikasi keabsahan syarat formal calon pendaftar," ujar Heri. Dari total 44 pemilik suara sah, Ali Mufthi telah mengumpulkan 41 dukungan. Tiga suara dukungan yang belum diperoleh berasal dari 1 suara DPP Golkar, 1 suara DPD Jatim dan 1 suara dari Dewan Penasihat DPD Jatim. Ali Mufthi menyerahkan sepenuhnya proses pencalonannya kepada SC Musda Golkar Jatim. Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadinya aklamasi, dia hanya berharap yang terbaik. "Bismillah saja," katanya. Musda XI Golkar Jatim dijadwalkan akan digelar di Surabaya pada Sabtu (10/5/2025). Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam Musda XI, akan dipilih ketua DPD Partai Golkar Jatim yang baru untuk menggantikan Sarmuji, yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar. Sesuai dengan Juklak terbaru Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar di Daerah, terdapat sembilan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar. Di antaranya, calon harus tercatat sebagai anggota Partai Golkar, memiliki pendidikan minimal sarjana, tidak pernah terlibat G30S/PKI, serta lulus pendidikan latihan kader Partai Golkar. Syarat lainnya termasuk pernah aktif menjadi pengurus Partai Golkar minimal satu periode, mengantongi minimal 30 persen suara dukungan dari total 42 suara pemilih, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Kemudian, bersedia meluangkan waktu, mampu bekerja sama secara kolektif dalam partai, dan melampirkan surat keterangan baik dari kepolisian. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.