Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif Editor KOMPAS.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong pemerintah melakukan audit terbuka terhadap pengelola jalan tol sebelum menaikkan tarif di 36 ruas tol. Bambang menilai audit harus dilakukan secara independen dan melibatkan konsumen, pemerintah, serta asosiasi transportasi untuk memastikan transparansi kepada masyarakat. "Saya minta dibuka ke publik, audit independen pengelola jalan tol oleh pemerintah agar semua masyarakat bisa tahu dan terjadi keterbukaan apabila akan adanya penyesuaian tarif jalan tol ," kata Bambang seperti dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025). Menurut Bambang, tarif infrastruktur seperti jalan tol harus murah, tapi tetap terpelihara dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, saat ini banyak jalan tol dinilai tidak memenuhi standardisasi pelayanan minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jalan Nomor 30 Tahun 2004. Ia menyoroti banyak jalan tol yang berlubang, bergelombang, hingga rusak parah, seperti di beberapa ruas di Sumatera. Padahal, aturan mengatur bahwa gelombang permukaan jalan tol tidak boleh lebih dari 2,5 centimeter dan tidak boleh ada keretakan. "Ini seharusnya menjadi catatan pelanggaran yang bisa menurunkan tarif tol karena sangat membahayakan keselamatan pengguna," tegasnya. Bambang juga mengkritik mahalnya tarif jalan tol di Indonesia yang dinilainya tiga kali lipat lebih mahal dibanding Malaysia, meskipun kualitas jalan tolnya lebih rendah. "Jika kita bandingkan dengan Malaysia, tarif tol Indonesia itu tiga kali lipat lebih mahal. Padahal pembangunan jalan tol sebagian dibiayai APBN, sehingga seharusnya tarifnya lebih murah," ujar Bambang. Ia menegaskan, beberapa jalan tol yang sudah lama beroperasi bahkan seharusnya tarifnya diturunkan, bukan justru dinaikkan, terlebih bila kondisi jalan sudah jauh dari standar keselamatan.   Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.