TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar ekonomi dari Universitas Andalas Prof Syafruddin Karimi menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator negosiator perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai langkah cerdas.

Menurutnya, keputusan tersebut sebagai langkah strategis yang mengedepankan diplomasi teknis berbasis kepentingan nasional.

Prof Syafruddin menuturkan, tarif dagang AS merupakan sektor ekonomi yang membutuhkan sosok piawai di bidang ekonomi untuk melindungi kepentingan domestik maupun internasional.

Dia menilai, surat Menko Airlangga kepada Pemerintah AS menjadi langkah awal untuk negosiasi lanjutan yang saat ini tengah berlangsung di Amerika Serikat.

"Proposal lima pilar yang disampaikan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu diserang, tetapi berinisiatif menawarkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Syafruddin kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Menurutnya, keterlibatan Airlangga di awal proses negosiasi, melalui penyampaian proposal lima pilar kepada Pemerintah AS, menunjukkan bahwa Indonesia tidak bersikap pasif, tetapi proaktif dalam mencari solusi bersama.

"Proposal lima pilar tersebut mencerminkan inisiatif pemerintah untuk mengajukan jalan tengah yang menguntungkan kedua negara, bukan hanya menunggu kebijakan sepihak dari AS," jelasnya.

Meski mengapresiasi langkah tersebut, Prof. Syafruddin mengingatkan bahwa risiko konsesi berlebihan harus diantisipasi.

Dia menekankan pentingnya menjaga kemandirian industri strategis nasional dan tidak menggunakan deregulasi secara berlebihan sebagai alat tawar.

"Tim negosiator harus menjaga agar ruang kebijakan nasional tetap terlindungi. Indonesia harus tetap berdiri sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan, bukan sekadar objek reformasi global," ujarnya.

Diketahui, Menko Airlangga kini memimpin negosiasi dagang dengan AS menyusul rencana Presiden AS Donald Trump untuk menaikkan tarif impor secara resiprokal.

Dalam pernyataannya, Airlangga menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang cepat direspons oleh Pemerintah AS untuk membuka jalur dialog.

Dalam proposal yang diajukan, terdapat lima pilar utama: pertama, komitmen Indonesia tetap membeli kebutuhan energi dari AS; kedua, memperjuangkan tarif ekspor yang kompetitif untuk produk Indonesia; ketiga, mendorong deregulasi untuk memperkuat iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja; keempat, mempererat kerja sama dalam rantai pasok industri strategis dan critical minerals; serta kelima, memperluas akses teknologi di sektor kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.

Proposal ini, kata Airlangga, telah diterima dengan baik oleh pihak AS. Ia juga menegaskan bahwa dokumen negosiasi disusun berdasarkan masukan dari berbagai elemen nasional, termasuk pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri ataupun komunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis,” ucap Airlangga.