TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menilai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan sekadar tren, tapi kekuatan transformasional yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia.

“AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujar Menaker Yassierli pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasil, dikutip Minggu (27/4/2025).

Menurutnya, AI menghadirkan dua sisi tantangan. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi, peningkatan produktivitas, serta peluang kerja dan inovasi baru.

Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperlebar kesenjangan dan meninggalkan sebagian tenaga kerja.

“Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Menaker menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat (people-centric approach) dalam adopsi AI, dengan tujuan menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama.

Pertama, inklusi digital. Pemerintah memandang akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar.

Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital.

Kedua, penyiapan keterampilan. Untuk menjawab kesenjangan keterampilan akibat pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan industri dan pendidikan.

Program pelatihan nasional dirancang agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara luas, efisien, dan menjangkau lebih dari 280 juta penduduk.

“Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” tambahnya.

Ketiga, perlindungan sosial adaptif. Sistem perlindungan sosial harus mampu mengakomodasi masa transisi pekerjaan.

Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan di Indonesia merupakan contoh nyata, karena menggabungkan dukungan penghasilan, pelatihan ulang, dan fasilitasi penempatan kerja kembali.

Keempat, dialog sosial inklusif. Ia mengatakan, partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.

“Masa depan pekerjaan bukan hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini."

"Indonesia memilih melangkah dengan tekad, menjunjung keadilan, dan berpegang pada semangat kolaborasi,” pungkas Menaker.