TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Provinsi Sulawesi Tengah hidup berdampingan dengan risiko bencana, utamanya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Selain itu bencana lain yang mengintai adalah banjir, longsor dan bahaya ikutan semisal likuifasi dan runtuhan bebatuan.

Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulteng, ada 196 kejadian bencana dengan 3 kabupaten paling terdampak pada tahun 2024 yaitu Parigi Moutong, Banggai, dan Poso.

Selama tahun itu pula, 30 ribu jiwa menderita, 1.500 orang mengungsi dan 4 orang meninggal.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rachmat Syah Tawainella mengatakan, pentingnya sinergi ilmu pengetahuan modern dan lokal untuk membangun sistem kebencanaan bagi semua lapisan masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam lokakarya BRIN dan UNESCO ‘bertajuk Penguatan Literasi Kebencanaan Inklusif Berbasis Pengetahuan Lokal dalam Upaya Peningkatan Resiliensi Masyarakat Sulawesi Tengah Menghadapi Bencana’ di Gedung Bappelitbangda Parigi Moutong, Sulteng, Sabtu (26/4/2025).

"Masyarakat Sulawesi Tengah hidup berdampingan dengan risiko bencana. Sudah saatnya kita menjadikan pengetahuan lokal bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam upaya mitigasi bencana yang lebih berkelanjutan dan inklusif,” kata Rachmat.

Rachmat berharap hasil dari lokakarya BRIN dan UNESCO ini dapat mendorong pendekatan transdisipliner dan inklusif untuk memperkuat literasi kebencanaan.

Selain itu seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi hasil lokakarya ini di daerah masing-masing.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami, menghadapi, dan merespons bencana secara inklusif dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Hadir para akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta aparat pemerintah daerah untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam membangun resiliensi masyarakat terhadap berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah Sulawesi Tengah.