Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Sabtu (26/4/2025). ANTARA/Nur Imansyah. Gubernur NTB bantah penundaan mutasi pejabat karena alasan politis Dalam Negeri    Editor: Widodo    Sabtu, 26 April 2025 - 22:47 WIB

Elshinta.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal membantah bahwa penundaan mutasi pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi yang sedianya dilaksanakan pada Jumat (25/4) karena ada alasan politis.

"Intinya begini tidak ada alasan politis dan sebagainya di balik penundaan itu. Ini semata-mata masalah administratif dan itu adalah keputusan saya gubernur. Jadi sepenuhnya penundaan itu alasan administratif aja," ujarnya di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Sabtu.

Ia menjelaskan penundaan mutasi itu murni untuk menghindari konsekuensi hukum di kemudian hari. Oleh karenanya, dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang nantinya menimbulkan masalah.

"Sebelum kita melantik saya cek satu persatu semua persyaratan, ternyata ada satu yang belum selesai akhirnya kita tunda. Karena kan dampaknya besar kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur nanti ada yang enggak bisa naik pangkatnya, itu yang kita hindari," terang Miq Iqbal sapaan akrabnya.

Miq Iqbal mengatakan sebagai gubernur dirinya tidak ingin gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Belajar dari pengalaman-pengalaman pemerintahan sebelumnya, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) selalu mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena mutasi.

"Kita banyak dapat teguran dari KASN sebelumnya dalam tata cara mutasi, demosi dan sebagainya. Nah kita nggak mau memperbaiki kesalahan dengan membuat kesalahan baru," tegasnya.

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan aturan, dirinya berkomitmen bahwa pengelolaan SDM ini harus benar-benar tunduk dan sesuai dengan aturan yang berlaku di tingkat nasional.

"Jadi komitmen saya dari awal itu tidak boleh ada prosedur yang salah," ucapnya.

Disinggung terkait surat mutasi yang sudah tersebar dan diterima oleh pejabat yang di mutasi. Miq Iqbal membenarkan adanya surat tersebut. Namun, dirinya mengatakan bahwa sebenarnya surat tersebut belum beredar dan dirinya menduga bahwa surat yang beredar tidak resmi.

"Surat undangan belum beredar secara resmi, kalau yang tidak resmi mungkin tapi yang surat undangan resmi belum beredar karena itu kita tahan jangan keluarkan dulu sebelum ada kepastian. Nah begitu sore harinya kita langsung sampaikan bahwa kita tunda meskipun malam harinya itu persyaratan yang kita tunggu itu sudah keluar. Jadi nggak ada undangan palsu," ucapnya.

Miq Iqbal memastikan mutasi atau rotasi pejabat tinggi pratama ini kemungkinan akan dilakukan pekan depan setelah seluruh persyaratan administrasi sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi saya tegas sekali lagi teman-teman bahwa penundaan itu tidak ada kaitannya dengan ada orang menghambat tidak ada kaitannya dengan intervensi enggak ada kaitannya, semua sulit solid. Itu rotasi bukan mutasi juga ya. Jadi ini hanya perputaran tempat supaya orang yang tepat di tempat yang tepat," katanya.

Sebelumnya tersiar kabar ada mutasi pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Jumat siang. Hal ini dibenarkan Plt Kepala BKD NTB Yusron Hadi.

"Benar untuk hari ini pertama kali pak gubernur akan melakukan mutasi, setelah mendapatkan izin dari Mendagri," kata Yusron Hadi.

Yusron menegaskan, mutasi kali ini hanya bersifat rotasi atau pergeseran jabatan, tidak ada pengangkatan pejabat baru atau non-job.

Di mana, kata Yusron, hampir setengah dari yang mengikuti job fit mendapatkan undangan untuk mengikuti mutasi hari ini.

"Jumlah eselon II secara keseluruhan 53 orang, namun 13 di antaranya masih kosong lantaran beberapa hal. Seperti sudah pensiun, mundur karena mengikuti pilkada dan alih fungsi," katanya.

Sumber : Antara