TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktik parkir liar kembali jadi sorotan setelah viralnya sebuah video yang menunjukkan seorang warga dikenai tarif parkir sampai Rp60.000 di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menanggapi kejadian ini, Ketua Pansus Parkir DPRD DKI Jakarta, Jupiter meminta Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) DKI segera menindak tegas dan menertibkan praktik ilegal di kawasan Pasar Tanah Abang.

"Parkir liar ini sudah sangat meresahkan. Kami minta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Perhubungan melalui Unit Pengelola Perparkiran, segera menindaklanjuti keluhan warga ini dan menertibkan praktik-praktik parkir liar," kata Jupiter kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan raya bukan tempat parkir. Pembina jalan raya adalah polisi dan pemerintah daerah.

Sehingga ia menegaskan tidak ada alasan untuk melakukan pembiaran terhadap praktik parkir liar yang menggunakan badan jalan.

"Jalan itu bukan untuk parkir. Undang-undangnya jelas, yang membina jalan raya adalah polisi dan pemerintah daerah. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk membiarkan jalanan dipakai parkir liar, apalagi sampai mematok harga seenaknya," ujarnya.

Jupiter meminta Satpol PP tidak cuma tutup mata dan berdiam diri mengabaikan pelanggaran aturan daerah tersebut.

Mengingat Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum, sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010.

Menurutnya jika semua pihak konsisten dalam pemberantasan parkir liar, maka penyakit oknum ini bukan hal yang susah untuk ditertibkan.

Tapi lanjut Jupiter, fakta di lapangan menunjukkan praktik parkir liar justru melibatkan oknum aparat dan oknum ormas.

"Kalau semua pihak konsisten dan berkomitmen, sebenarnya penertiban parkir liar ini bukan hal yang sulit. Tapi faktanya, praktik ini justru melibatkan oknum aparat, bahkan ada juga oknum ormas di lapangan,” jelas dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengungkap, parkir liar menjadi salah satu sumber kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi penerimaan negara yang besar dari sektor retribusi parkir menjadi tidak maksimal karena adanya pembiaran praktik parkir liar ini.

“Jakarta akan bertransformasi menjadi Kota Bisnis berskala global. Tapi kita masih dihadapkan pada persoalan serius seperti kebocoran PAD, salah satunya dari sektor parkir. Target pendapatan jauh dari potensi sebenarnya karena banyaknya kebocoran,” ujarnya.

Politikus Nasdem ini pun mendesak Pemprov SKI untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang beraktivitas di pusat keramaian seperti Pasar Tanah Abang.

Pembiaran terhadap parkir liar menurutnya sama artinya dengan membantu merusak wajah kota dan memumpuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat.

“Kalau ini dibiarkan, tidak hanya merugikan warga, tapi juga merusak wajah kota dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat,” pungkas Jupiter.