Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan dipercepat. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah setelah melalui serangkaian pertemuan intensif.

"Kita sudah perjuangkan dan dipercepat," ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

Sebelumnya, Dasco bersama sejumlah anggota DPR telah melakukan dialog intensif dengan pihak pemerintah. Hasilnya, pemerintah akhirnya mengumumkan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK pada Senin (17/3/2025).

“Saya sudah dapat konfirmasi pada hari ini pukul 13.00 atau 14.00 WIB, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian PANRB, mensesneg, dan kepala BKN akan mengumumkan kepada media terkait percepatan pengangkatan CASN,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelum ada kesepakatan, pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian PANRB sempat menetapkan pengangkatan CPNS dilakukan serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, Dasco meminta agar pendataan dan simulasi dipercepat sehingga proses pengangkatan dapat dimajukan.

“Alhamdulillah, waktu itu pemerintah menyampaikan akan mengusahakan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan serentak pada 2025. Terkait bulan pastinya, pemerintah yang akan menentukan,” jelas Dasco yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Gerindra.

Dalam konferensi pers resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian PANRB, pemerintah menyatakan pengangkatan CPNS formasi 2024 ditargetkan selesai paling lambat pada Juni 2025, sementara PPPK diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

Pemerintah juga menegaskan seluruh instansi wajib menerapkan prinsip meritokrasi, khususnya dalam pengangkatan PPPK 2024. Kebijakan afirmatif ini akan menjadi yang terakhir, selanjutnya rekrutmen CASN akan kembali dilakukan melalui mekanisme reguler, yakni seleksi ujian.

“Pengangkatan (CASN) ini harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis dan simulasi perlu dilakukan agar jadwal percepatan dapat terlaksana sesuai target,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers tersebut.