TRIBUNNEWS.COM - Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis laporan yang menetapkan bahwa Israel melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina selama perang 7 Oktober.

Laporan PBB itu mencatat tentara Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar dalam perlakuan mereka terhadap warga Palestina.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang mencakup wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Israel.

Dalam laporannya, mereka mengonfirmasi Israel melakukan tindakan genosida dengan menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan untuk wanita di Gaza.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemaksaan menelanjangi di depan umum dan ancaman pemerkosaan, menjadi bagian dari taktik Israel yang digunakan dalam serangan mereka terhadap warga Palestina.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat digunakan sebagai cara untuk menakut-nakuti dan mengusir komunitas Palestina dari tanah mereka.

Dikutip dari The Cradle, pejuang Hamas menyambut baik laporan tersebut.

Hamas menyatakan bahwa laporan PBB "mengonfirmasi kekejaman" yang dilakukan oleh tentara Israel yang didukung oleh negara-negara Barat.

"Laporan PBB menyoroti pengabaian dan penyangkalan masyarakat internasional terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina," terang pernyataan yang dirilis Hamas pada Kamis (13/3/2025).

Kelompok tersebut pun menyerukan agar masyarakat internasional mengambil sikap yang serius untuk mengatasi situasi ini.

Pihak Israel pun merespon laporan PBB ini.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah laporan tersebut.

Netanyahu menyebut PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia sebagai "antisemit" dan "dewan hak berdarah."

PM Israel itu menyebut PBB sebagai "organisasi busuk" yang mendukung terorisme.

Netanyahu lantas menegaskan bahwa Israel memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut.

Tanggapan lain datang dari Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam laporan PBB itu.

Kementerian menyebutnya sebagai "salah satu pencemaran nama baik darah terburuk di dunia."

Bantuan Makanan ke Gaza Terhambat, Kekurangan Pangan Meningkat

Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sejak 2 Maret akibat penutupan semua titik penyeberangan oleh Israel.

Penutupan ini menghentikan pasokan kemanusiaan dan komersial ke wilayah tersebut.
Stok makanan yang ada di Gaza saat ini hanya cukup untuk mendukung dapur dan toko roti aktif selama satu bulan.

Paket makanan siap saji yang ada bisa mendukung sekitar 550.000 orang selama dua minggu, Al Jazeera melaporkan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, terutama di Tepi Barat yang juga mengalami kekurangan pangan.

Kekurangan pangan di Tepi Barat dipengaruhi oleh aktivitas militer, pengungsian dan pembatasan pergerakan yang mengganggu pasar dan akses terhadap makanan.

WFP menyebutkan bahwa gangguan yang terjadi, ditambah dengan kondisi ekonomi yang memburuk dalam setahun terakhir, telah menyebabkan tekanan pada harga pangan.

Meningkatnya pengungsian dan pengangguran juga membuat bahan makanan pokok semakin tidak terjangkau bagi banyak keluarga.

Laporan ini dilansir dari sumber resmi WFP dan menggambarkan situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.

Trump Tower Diserbu Demonstran, Tuntut Pembebasan Mahmoud Khalil

Puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah mereka menyerbu Trump Tower di New York City pada Kamis (13/3/2025) untuk menuntut pembebasan Mahmoud Khalil.

Khalil, seorang penduduk tetap Amerika Serikat, ditahan oleh imigrasi AS setelah terlibat dalam protes damai pro-Palestina tahun lalu.

Meskipun ia merupakan penduduk tetap, pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam untuk mendeportasinya.

Aksi protes ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di tengah ketegangan politik dan sosial yang sedang berlangsung.

Peran Inggris dalam Perang Gaza

Tujuh anggota parlemen Inggris, termasuk Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh, dan Carla Denyer, pemimpin Partai Hijau, menuntut penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan Inggris dalam serangan militer Israel di Gaza.

Dalam tajuk rencana yang diterbitkan di surat kabar The Guardian, para legislator mengingatkan tentang penyelidikan perang Irak yang mengungkap kegagalan serius dalam pemerintahan Inggris.

Mereka mengkritik keputusan pemerintah yang mengabaikan peringatan jutaan orang terhadap keputusan berperang.

Mereka juga berpendapat bahwa Inggris memainkan peran penting dalam operasi militer Israel melalui penjualan senjata, penyediaan intelijen, dan penggunaan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Siprus.

Para anggota parlemen menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Banyak pihak di Inggris percaya pemerintah terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang serius.

Mereka menegaskan bahwa tuduhan ini tidak akan hilang tanpa ada penyelidikan dengan kekuatan hukum untuk mengungkap kebenaran.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)