TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gurbernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat khususnya di daerah Taman Utara.

Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, mantan Bupati Purwakarta itu menyaksikan langsung kondisi memilukan akibat penyempitan bantaran sungai dan penumpukan sampah yang menghambat aliran air.

“Lihat ini! Sungai sudah penuh bangunan! Sampah bertumpuk, bangunan terus bertambah, dan bantaran sungai tertutup!. Ruang air untuk mengalir sudah tidak ada, maka banjir pun tak bisa dihindari!” ujar Dedi dengan nada geram saat meninjau kondisi sungai di Taman Utara, Bekasi seperti dikutip dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel seperti dikutip, Rabu (12/3/2025).

Dedi menegaskan bahwa masalah banjir bukan hanya terjadi di hulu, tetapi juga di hilir.

Sungai yang seharusnya menjadi jalur air justru dipersempit dan dijadikan tempat pembuangan sampah.

“Orang butuh sungai, tapi sungainya malah dikorbankan. Ini harus segera dihentikan!” tegasnya.

Langkah Tegas Pemerintah

Terkait adanya kepemilikan tanah di bantaran sungai, Dedi menyebut semua telah clear.

Artinya jika sertifikat berusia lebih dari 5 tahun, pemiliknya akan diberikan kompensasi sedangkan jika sertifikat kurang dari 5 tahun, maka sertifikat tersebut akan dicabut.

“Ini kebijakan negara! Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan pribadi! Normalisasi sungai di Bekasi tidak boleh terhambat oleh segelintir orang yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” seru Dedi.

Terkait upaya menghambat normalisasi sungai, Dedi mengatakan secara tegas.

"Udah bapak nggak usah khawatir lagi. Ini negara pak, negara nggak boleh kalah sama orang.  Kan kita ngapain?  Saya gini-ginian ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Jadi jangan sampai pembangunan dan normalisasi sungai di Bekasi dihambat oleh orang Bekasi.

Orang Bekasi yang segelintir nggak boleh rugi banyak orang. Saya tabrak siapapun," katanya kepada petugas normalisasi sungai.

Ia menegaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Ini bukan negosiasi, ini mandat!” ujar Dedi.

Dikatakannya, pada hari Senin, keputusan final akan ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan dengan Menteri ATR dan merujuk pada pandangan Pak Prabowo mengenai kepentingan umum, dipastikan bahwa bantaran sungai akan dikembalikan ke fungsinya.

"Caranya? Dengan menerbitkan peraturan yang disepakati oleh Kementerian PU, Kementerian ATR, dan BPN," kata Dedi.

Libatkan Aparat Keamanan

Dedi menyebut masalah untuk mencegah banjir sudah ada tim sudah bekerja sejak 2021, tetapi kendala utama adalah 10 kepemilikan lahan yang belum bisa diputuskan oleh BPN namun, kini semua sudah siap.

“Tentara dan polisi siap mengawal! Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Jangan ada yang menghalangi! Kalau sungai tidak diamankan, banjir akan terus melanda!," katanya.

Ia memastikan bahwa proyek normalisasi akan terus berjalan tanpa hambatan dari kepentingan individu.

“Jangan sampai pembangunan Bekasi terhenti hanya karena segelintir orang yang tidak peduli dengan dampaknya bagi masyarakat banyak!”

Dedi memastikan akan berkoordinasi dengan Danramil dan Kapolsek terus dilakukan untuk memastikan kelancaran pekerjaan di lapangan.

Dedi sebut, ia telah menandatangani kerja sama pengawalan berbagai proyek pembangunan, termasuk normalisasi sungai di seluruh Jawa Barat.

“Jangan takut! Jika ada yang menghalangi proyek ini, kita tindak sesuai aturan. Saya tabrak siapa saja yang mencoba menghambat ini!”

DAPAT BANTUAN PRESIDEN - Nenek Mardasih, warga Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi di depan rumahnya yang tergenang banjir, Minggu (9/3/2025). Mardasih mendapat bantuan untuk merenovasi rumah dari Presiden Prabowo. (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda) Normalisasi Sungai Jadi Prioritas

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa fokus utama adalah pengerukan dan pelebaran sungai, terutama di Kali Babelan yang mengalir dari Kali Bekasi.

Targetnya? Semua sungai di Jawa Barat harus dinormalisasi tahun ini, meskipun tantangannya berat.

“Saya tidak peduli seberapa besar tantangannya. Sungai di Jawa Barat harus rapi! Saya akan berkoordinasi dengan TNI dan instansi terkait untuk memastikan ini terwujud,” katanya.

Ia juga mengkritik lambatnya proses normalisasi akibat kepemilikan tanah di bantaran sungai.

Dedi berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah banjir di Bekasi.

Menurutnya, normalisasi sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

“Mari kita jaga sungai kita! Jangan sampai banjir terus terjadi karena ulah kita sendiri.”

Ia juga mengajak warga Bekasi untuk mendukung program ini.

“Warga setuju? Kalau setuju, kita lanjutkan! Ini demi kebaikan bersama!”

Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Dedi optimis bahwa masalah banjir di Bekasi akan segera teratasi.

“Saya yakin, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, Bekasi bisa bebas dari banjir!” pungkasnya dengan penuh keyakinan.