Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Lebih Baik Perang Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Para pemimpin negara-negara Arab berkumpul di Kairo, Mesir, Selasa (3/5/2025) guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab yang membahas soal Gaza.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk melawan usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina di Gaza sementara wilayah yang koyak karena agresi Israel itu dibangun dengan pendanaan internasional.

The National merangkum, ada sejumlah poin kunci rencana negara-negara Arab soal Gaza untuk dibahas dalam agenda pada KTT Arab tersebut.

"Pembahasan KTT seputar kontrol Gaza oleh para teknokratis tanpa keterlibatan Hamas dan rencana rekonstruksi Gaza sebesar 50 miliar dolar AS," kata narasumber mengatakan kepada The National, Selasa.

KTT ini juga akan mempresentasikan usulan Mesir dalam proses rekonstruksi Gaza.

BOMBARDEMEN ISRAEL - Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter) Usulan Mesir

Cetak biru Mesir memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan selesai dalam tiga hingga lima tahun.

"Ini bertentangan dengan visi Trump, di mana 2,3 juta warga Palestina Gaza akan tetap berada di daerah kantong pantai alih-alih dipaksa untuk bermukim kembali di Mesir dan Yordania," tulis ulasan tersebut

Sumber-sumber mengatakan kepada The National bahwa di bawah rencana itu, penduduk Gaza akan dipindahkan ke zona aman di dalam wilayah itu sementara pekerjaan sedang berlangsung. Diperkirakan biaya sekitar 50 miliar dolar AS, hampir sama dengan perkiraan PBB.

Rencana itu, mereka menambahkan, juga memiliki bagian politik dan keamanan yang menguraikan bagaimana Gaza akan diperintah setelah perang.

Secara politik, usulan Mesir itu, mengusulkan terciptanya komite dari 20 teknokrat independen untuk menjalankan wilayah itu.

"Itu berarti Hamas harus melepaskan otoritasnya di Gaza," kata laporan.

Mesir dilaporkan, meniadakan peran Hamas karena tidak ada pendanaan internasional yang mau memodali pembangunan kembali Gaza jika Hamas masih ada di Gaza.

Menurut narasumber, faksi-faksi Palestina telah menyetujui para teknokrat yang dinominasikan.

Harus digarisbawahi, para teknokrat ini tidak berafiliasi dengan kelompok atau gerakan mana pun Palestina.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas harus mengeluarkan dekrit untuk mendirikan badan baru, yang akan didukung oleh kepala suku dan walikota setempat.

“Kami memiliki nama-nama 20 anggota dan kami menunggu Presiden Abbas untuk memberikan suaranya,” kata salah satu sumber.

“Mereka semua tanpa afiliasi [langsung] ke faksi Palestina, termasuk Hamas.”

Mengomentari rencana tersebut, Bassam Khalaf, anggota kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, mengatakan kelompoknya telah sepakat untuk mundur dari kontrol atas Gaza, tetapi perlu untuk mengklarifikasi proposal untuk pembentukan komite yang terdiri dari teknokrat tersebut.

"Hamas tidak berkomitmen untuk terus memerintah Gaza,” tambahnya.

“Sifat misi ini harus jelas dan akan menolak kehadiran AS untuk mengawasinya,” katanya.

AGRESI - Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar) Israel Inginkan Pelucutan Penuh Hamas dan PIJ

Apa yang diusulkan Mesir dengan meniadakan peran Hamas secara penuh di Gaza pada masa mendatang ini dinilai sejalan pada apa yang dilontarkan Israel dalam banyak kesempatan.

Israel yang mengingkari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap dan menuntut perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, juga ingin Hamas dilucuti.

Syarat itu juga lah yang diajukan Israel jika negosiator ingin pembicaraan negosiasi Tahap II gencatan senjata dilanjutkan.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada Selasa kalau Israel menuntut “demiliterisasi penuh” Gaza dan penghapusan Hamas untuk melanjutkan ke fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata Januari.

“Kami tidak memiliki kesepakatan tentang fase kedua. Kami menuntut total demiliterisasi Gaza, Hamas dan Jihad Islam, dan memberi kami sandera kami. Jika mereka setuju bahwa kita dapat menerapkan besok,” kata Saar pada konferensi pers di Yerusalem.

BERBARIS - Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar) Hamas Bersedia Berbagi Kursi, Pilih Kembali Berperang Jika Negosiasi Berakhir Buntu

Pemerintahan Gaza di masa depan tetap menjadi isu sentral dalam melanjutkan upaya mediasi, karena pihak-pihak yang bertikai dan negosiator mencari solusi jangka panjang yang dapat mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi proses perdamaian yang lebih luas.

Salah satu jalur potensial untuk mengakhiri perang melibatkan Hamas melepaskan kekuasaan dan mungkin melucuti senjata di Gaza.

Kelompok itu telah menyatakan terbuka untuk berbagi pemerintahan Gaza dengan PA dan faksi-faksi Palestina lainnya tetapi menolak penyerahan kekuasaan secara penuh dan lengkap, setidaknya untuk saat ini.

Ayman Shannaa, anggota lain dari kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, bersikeras kelompok itu tidak mengisyaratkan kesediaan untuk menyerahkan kendali atas wilayah itu kepada PA atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Namun, dia menekankan bahwa Hamas, yang telah memerintah Gaza selama hampir dua dekade, terbuka untuk perjanjian pembagian kekuasaan yang dapat membantu “menyatukan” warga Palestina melawan apa yang dia gambarkan sebagai proposal Trump untuk “memiliki” Gaza dan menggusur penduduknya.

Adapun rencana Mesir soal kendali keamanan di Gaza, memungkinkan untuk menggunakan kepolisian Gaza yang ada.

Namun, Mesir menyarakan sebaiknya kendali keamanan diambil alih pasukan Arab dan PBB untuk memantau penyeberangan darat antara Gaza dan Mesir dan Israel, dan pelabuhan baru di Mediterania yang akan dibangun untuk menerima bahan dan peralatan konstruksi.

Sebagian besar bangunan dan infrastruktur Gaza telah hancur dalam perang 15 bulan, di mana sekitar 48.400 warga Palestina telah tewas dan lebih dari dua kali jumlah itu terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi.

Perang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang pada hari paling mematikan di Israel sejak didirikan pada 1948. Para penyerang juga menyandera sekitar 250 orang.

Hamas diyakini masih menahan sekitar 60 sandera Israel.

KTT darurat Arab berlangsung pada saat gencatan senjata di Gaza yang berlangsung pada 19 Januari berada di bawah ancaman serius setelah Hamas menolak tawaran Israel untuk memperpanjangnya hingga pertengahan April.

Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang membahas soal penarikan mundur pasukannya dari Gaza dan gencatan senjata permanen untuk mengakhiri perang.

Sejatinya, di bawah perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan AS, Israel dan Hamas telah dijadwalkan untuk memulai pembicaraan awal bulan lalu untuk mengakhiri perang dan penarikan Israel dari Gaza.

Namun, Israel ingkar dan pembicaraan tidak pernah dimulai dan gencatan senjata berakhir pekan lalu setelah Hamas membebaskan 33 sandera dengan imbalan kebebasan sekitar 2.000 warga Palestina yang dipenjara di Israel.

“Perlawanan telah mempersiapkan diri untuk perang, bahkan jika opsi ini tidak mungkin,” kata Khalaf, pejabat senior Hamas.

(oln/anews/thntnl/*)