Tanda-Tanda Nyata Israel Akan Bangun Negara Khusus Yahudi di 100 Persen Wilayah Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Kekhawatiran akan hilangnya peluang mewujudkan 'Solusi Dua Negara' meningkat seiring makin intensifnya serangan pasukan Israel ke Tepi Barat.

Pengerahan peralatan berat tempur, macam tank dan lapis baja, khususnya di bagian Tepi Barat utara, dianggap sebagai tanda-tanda nyata Israel mewujudkan rencana besar mereka mendirikan negara khusus Yahudi di wilayah Palestina.

"Operasi militer besar-besaran ini meningkatkan kekhawatiran atas tujuan Israel yang lebih luas dari agresi tersebut, yaitu perluasan wilayah lebih lanjut (pembangunan pemukiman baru Yahudi), pemindahan paksa warga Palestina , dan aneksasi bertahap wilayah Palestina yang diduduki," tulis Anews, dikutip Rabu (26/2/2025).

Pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 60 warga Palestina, menangkap sedikitnya 365 orang, menggusur lebih dari 40.000 orang, dan menghancurkan sejumlah rumah dan properti di Tepi Barat yang diduduki sejak melancarkan operasi, yang disebut "Tembok Besi," pada 21 Januari, beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku di Jalur Gaza.

Pada Minggu (23/2/2025) kemarin, Israel mengerahkan tank di Tepi Barat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, sementara Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan tentara akan tetap berada di beberapa kamp pengungsi "selama tahun depan."

IDF KERAHKAN BULDOSER - Buldoser militer dan kendaraan tempur Israel mengobrak-obrik kawasan Tepi Barat bagian Utara dalam agresi militer terbesar sejak 2002 silam per Rabu (28/8/2024). (rntv/tangkap layar) Rencana Israel Caplok Tepi Barat Kini Jelas Terlihat

Ketika operasi militer IDF, yang dimulai di kota Jenin dan kamp pengungsi Jenin yang berdekatan, menyebar ke beberapa kota Tepi Barat, para analis mengatakan tujuan lama Israel untuk mencaplok wilayah Palestina yang diduduki kini lebih jelas dari sebelumnya.

"Israel punya rencana untuk mencaplok Tepi Barat dan menjepit warga Palestina ke wilayah sekecil mungkin, khususnya untuk mengusir mereka dari Area C," kata akademisi Palestina asal Inggris Kamel Hawwash kepada Anadolu, merujuk pada pembagian Tepi Barat yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Palestina.

"Israel juga mempersenjatai para pemukim sehingga mereka dapat meneror, membakar, dan menghancurkan rumah dan mobil (warga Palestina)," kata penjelasan tersebut.

Hawwash juga mengungkapkan kekhawatirannya kalau Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mungkin mengakui aneksasi Israel atas Tepi Barat, seperti yang dilakukannya sebelumnya terhadap Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan.

Abdaljawad Omar, seorang dosen di Universitas Birzeit, mengemukakan kalau pencaplokan akan menjadi langkah simbolis yang ditujukan untuk mengamankan pengakuan Amerika atas kendali de facto Israel atas Tepi Barat, tempat Israel telah menjalankan kekuasaan atas 62 persen wilayah tersebut.

Aneksasi, katanya, akan menandakan berakhirnya solusi dua negara, sekaligus menunjukkan bahwa AS "sepenuhnya berada di pihak Israel dalam hal perluasan koloni ilegal di Tepi Barat."

"Dalam konteks aneksasi, dalam jangka panjang, apa yang benar-benar dimasukkan dalam agenda - khususnya melalui Trump - adalah gagasan pembersihan etnis Palestina dan mengusir mereka dari tanah Palestina," kata Omar.

PERLUASAN PEMUKIMAN YAHUDI DI TEPI BARAT - Dua pasukan pendudukan Israel terlihat dengan latar belakangan pemukiman Yahudi Israel di kawasan Tepi Barat. Israel dilaporkan menyetujui perluasan pemukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem dan Betlehem, dalam serangkaian pembangunan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. (File Photo/JN) Memperluas Permukiman Ilegal

Saat operasi Israel meningkat, akademisi Palestina Muhannad Ayyash memperingatkan kalau pemukim ilegal juga diperkirakan akan terus merangsek ke wilayah Palestina.

Sebagai catatan, PBB menyatakan aksi pembangunan pemukiman apa pun di Tepi Barat di luar batas yang sudah ditetapkan, sebagai sebuah langkah ilegal.

"Area C pada dasarnya adalah apa yang dilihat oleh gerakan pemukim Israel dan negara Israel sebagai milik mereka. Itu lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat. Mereka juga merayap ke Area B, yang merupakan sekitar 22% wilayah Tepi Barat," kata Ayyash, seorang profesor sosiologi di Universitas Mount Royal di Calgary.

Para pemukim ilegal Yahudi, jelasnya, tidak bertindak secara independen tetapi didukung oleh negara Israel, yang memberi mereka dukungan militer, ekonomi, dan politik di seluruh spektrum politik—bukan hanya dari faksi sayap kanan.

"Mereka adalah orang-orang dari seluruh dunia, dari Rusia, dari AS, yang datang ke Palestina dan mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Klaim mereka semata-mata didasarkan pada kekuatan dan kemampuan mereka untuk mencuri tanah dari Palestina dengan kekerasan," katanya kepada Anadolu.

Pada bulan Januari, kelompok anti-permukiman Israel Peace Now memperingatkan bahwa otoritas Israel berencana untuk menyetujui pembangunan 2.749 unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.

Kelompok itu mengatakan tahun 2025 dapat menyaksikan "jumlah rekor" perluasan pemukiman—rata-rata 1.800 unit per bulan.

Para pemukim yang didukung oleh negara Israel percaya bahwa seluruh wilayah Tepi Barat harus menjadi milik mereka, dan bahwa mereka adalah pemilik "sah" atas tanah tersebut, jelas Ayyash.

Situasi di Desa Jit, Kota Qalqilya, Tepi Barat saat seratus pemukim Yahudi Israel, 50 di antaranya bertopeng, menyerbu kota Palestina tersebut. (khaberni) Menghapus Entitas Palestina

Hawwash menyoroti bahwa serangan agresif Israel terhadap kamp-kamp pengungsi, khususnya di Jenin dan Tulkarm, sejalan dengan tujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "untuk mengakhiri konsep pengungsi Palestina."

"Itulah sebabnya serangan saat ini benar-benar terfokus pada kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, tetapi juga pada UNRWA," katanya, merujuk pada badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina.

"Mereka ingin menghapus anggapan bahwa ada, pertama-tama, pengungsi yang tinggal di wilayah Palestina yang bersejarah, tetapi bahkan istilah 'Palestina' … Mereka terus menggunakan kata-kata seperti 'Arab'. Mereka tidak ingin mengakui kelompok etnis yang disebut Palestina," katanya.

Artinya, Israel berupaya secara sistematis untuk menghilangkan apa pun yang terkait entitas Palestina.

Ketika muncul laporan bahwa Israel sedang mempersiapkan diri untuk mendirikan pangkalan militer di kamp Jenin, Hawwash yakin bahwa ini adalah bagian dari strategi Israel untuk menghilangkan identitas pengungsi.

"Di Jenin, mereka telah menginstruksikan walikota Palestina untuk mengganti nama kamp tersebut menjadi bagian dari kota dan bukan sebagai kamp pengungsi," katanya.

"Saya pikir mereka akan melakukan hal yang sama di semua wilayah lain tempat terdapat kamp pengungsian, mulai dari Ramallah, Bethlehem, dan Nablus."

ISRAEL KERAHKAN TANK - Foto yang diambil Tribunnews.com melalui Telegram Quds News Agency pada Selasa (25/2/2025) memperlihatkan tentara Israel melanjutkan agresinya terhadap Jenin dengan mengerahkan tank. Warga Palestina takut Tepi Barat akan menjadi Gaza kedua setelah Israel mengerahkan tank untuk pertama kalinya di sana. (Telegram Quds News Agency) 'Kebijakan yang Disengaja untuk Memiskinkan Warga Palestina'

Di tengah serangan Israel yang terus berlanjut, warga sipil Palestina menghadapi situasi kemanusiaan yang semakin mengerikan.

"Lebih banyak warga Palestina akan terbunuh, dipenjara, dan lebih banyak lagi yang akan kehilangan seluruh tabungan, mata pencaharian, dan rumah mereka. Infrastruktur di kota dan lingkungan mereka akan hancur total, dan Israel tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya," kata Ayyash.

Omar, yang berbasis di Ramallah, berpendapat bahwa tindakan Israel merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang ditetapkan oleh pemerintah sayap kanan, yang bertujuan untuk mengisolasi warga Palestina secara ekonomi dan sosial.

Tujuan mereka adalah "memisahkan Israel dari wilayah Palestina di Tepi Barat dengan mencegah masuknya tenaga kerja Palestina ke Israel - sebuah kebijakan yang disengaja untuk memiskinkan warga Palestina yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang lebih keras di Tepi Barat," katanya.

"Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sulit dalam kehidupan sehari-hari, membatasi perjalanan di Tepi Barat untuk mencekik penduduk Palestina dan, perlahan tapi pasti, membersihkan warga Palestina dari tanah Palestina," tambahnya.

Hawwash mencatat kalau Israel telah meningkatkan pembatasan terhadap pergerakan warga Palestina dengan memasang gerbang baru di pintu masuk desa dan memperluas jumlah pos pemeriksaan militer.

"Jumlah pos pemeriksaan telah meningkat hingga lebih dari 900. Orang-orang dapat menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencoba berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain … Hal ini juga berdampak pada bisnis dan ekonomi," katanya.

"Pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat menyusut dan mereka tidak dapat membeli barang dan jasa. Harga barang juga meningkat, yang berarti bahwa barang-barang tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat."

Selain itu, Israel juga menahan pendapatan pajak dari Otoritas Palestina, yang melumpuhkan kemampuannya untuk membayar gaji dan menyediakan layanan dasar.

Hawwash menunjukkan bahwa tidak seperti Gaza, di mana lembaga-lembaga bantuan masih diizinkan beroperasi, Tepi Barat sebagian besar telah terputus dari bantuan kemanusiaan.

"UNRWA merupakan badan utama yang menyediakan kebutuhan bagi warga Palestina di kamp-kamp pengungsi, tetapi Israel telah melarangnya beroperasi di Yerusalem Timur dan membuatnya hampir mustahil untuk beroperasi di Tepi Barat," katanya.

"Hal ini berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada situasi ekonomi."

Wujudkan Greater Israel di 100 Persen Wilayah Palestina

Operasi Tembok Besi IDF di Tepi Barat yang sedang berlangsung juga dipandang sebagai bagian dari rencana Israel untuk mendirikan negara khusus Yahudi.

"Kita telah melihat hal ini di seluruh spektrum politik di Israel selama beberapa dekade," kata Ayyash, yang merupakan analis kebijakan di lembaga pemikir Palestina Al-Shabaka.

"Tujuan utama mereka adalah untuk menjadikan Israel sebagai otoritas kedaulatan eksklusif dari sungai hingga laut. Itu akan menjadi kedaulatan eksklusif Israel-Yahudi … atas 100 persen wilayah Palestina yang bersejarah."

Hal ini akan menyebabkan pengurangan jumlah warga Palestina menjadi minoritas dari total populasi, yang pada akhirnya akan berada di bawah kekuasaan Israel, ungkapnya.

"Saat ini, jumlahnya sekitar 50%. Mereka tidak menginginkan itu. Mereka ingin mengurangi jumlah warga Palestina menjadi sekitar 15% atau 20%, sehingga mereka menjadi minoritas di tanah mereka sendiri dan kehilangan semua klaim kedaulatan," kata Ayyash.

"Pada akhirnya, semua tindakan dan kebijakan Israel selama beberapa dekade terakhir telah diarahkan menuju tujuan akhir untuk menciptakan Israel Raya di seluruh wilayah Palestina yang bersejarah."

(oln/anews/*)