PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan, partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dianggap perlu dalam rangka menjalankan fungsi check and balance . Hal itu disampaikan Juru Bicara PDI-P Guntur Romli saat ditanya mengenai sikap partai, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sejak rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini. Kalau pun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di Kongres nanti,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (23/2/2025). Meski begitu, Guntur menekankan pihaknya tak mau menggunakan istilah oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuasaan pemerintahan. Menurut Guntur, posisi ini penting diambil PDI-P agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. “Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga checks and balances, pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur. “Ada adagium klasik dari Lord Acton: Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tanpa checks and balances akan melahirkan absolutisme,” pungkasnya. Sebagai informasi, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). Diketahui, Hasto berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan. Setelah itu, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri , menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025. Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025). Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call ,” sambungnya. Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya. Saat konferensi pers pernyataan sikap PDI-P soal penahanan Hasto pada Kamis malam, Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan bahwa Megawati tidak menunjuk pengganti sementara Hasto sebagai Sekjen partai. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.