Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang Tim Redaksi MAGELANG, KOMPAS.com - Surat instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) Megawati Soekarnoputri yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P berbuntut panjang. Pasalnya, surat instruksi yang memerintahkan seluruh kader PDI-P yang terpilih menjadi kepala daerah menunda mengikuti orientasi ( retreat ) kepala daerah belum juga dicabut. Dampak surat instruksi itu masih berlanjut hingga hari kedua pelaksanaan retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Surat itu menyebabkan setidaknya 55 kader PDI-P belum bergabung dengan kegiatan retreat, dua di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung , dan Gubernur Bali Wayan Koster. Namun tak semua kader PDI-P patuh dengan instruksi tersebut, pantauan Kompas.com, terdapat beberapa kader yang memilih tetap mengikuti retreat. Dua orang yang terlihat adalah Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma. Mereka berdua mengikuti retreat dari hari pertama, Jumat (21/2/2025). Drama ini membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara. Saat ditanya awak media, berapa kepala daerah yang hadir di hari kedua retreat, Tito menjawab panjang lebar. Dia mengatakan, ada beberapa kepala daerah yang berhalangan karena alasan tertentu, ada juga yang tak hadir karena kebijakan partainya. Secara gamblang, Tito mengatakan retreat adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi kepala daerah untuk kepentingan rakyat yang berada di daerah dipimpin. Eks Kapolri ini juga menegaskan, semua partai sudah diberikan pemahaman bahwa orientasi yang digelar ini untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan masyarakat secara luas. "Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali," kata Tito. "Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia," ujarnya lagi. Dengan retreat, para kepala daerah bisa bertemu dan mengenal satu sama lain sehingga garis koordinasi bisa menjadi lebih baik. "Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing," tuturnya. Pada hari kedua, muncul sinyal PDI-Perjuangan menghentikan aksi "mogok" retreat tersebut dengan mengirimkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pramono yang tiba di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu siang juga memberikan arahan kepada kepala daerah kader PDI-P untuk bersiaga di sekitar lokasi retreat. Hal itu disampaikan Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo usai menggelar pertemuan dengan Pramono di sebuah kafe, di Magelang, Jawa Tengah. Pramono juga disebut akan berkomunikasi secara intens kepada pihak pemerintah agar 55 kepala daerah dari kader PDI-P bisa hadir dalam acara retreat tersebut. "Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," ujar Hasto. Foto yang diunggah Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dalam media sosialnya memperlihatkan puluhan kader PDI-P bersiap mengikuti acara retreat. Terlihat juga Pramono berdiri di dekat Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik. Meski sudah diminta bersiaga, para kader PDI-P ini belum tahu secara pasti kapan mereka akan diarahkan dari DPP mengikuti retreat kepala daerah yang bersisa enam hari lagi. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu yang juga merupakan kader dari PDI-P mengungkapkan, sikap PDI-P meminta kadernya menunda ikut retreat yang digelar 21-28 Februari 2025 di Magelang karena adanya ketidakadilan hukum yang terjadi. "Ya kan jelas lah (alasannya), sama-sama udah kita baca, dan pertimbangan menundanya kenapa, karena persoalan ya ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan, agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di Republik ini," imbuh Masinton. Namun Masinton enggan menyebut ketidakadilan hukum ini berkaitan dengan penahanan Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto. Dia menyebut, keadilan yang diperjuangkan oleh PDI-P adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. "Ya mau menjerat siapapun lah, keadilan itu kan universal. Dia tidak berlaku hanya pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok, tapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara seperti itu," katanya. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.