JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia," ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari.

Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul.

"Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat," kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu.

Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik. "Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya," pungkas Eddy.