JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.

Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.

“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.

Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama

— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025

Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Dia menilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.

“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.

Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.

"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.

"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.

Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.

"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.