JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya wacana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 2027 seperti yang diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Bambang menegaskan penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

"Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN," ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

Sebaliknya, kata Bambang, Presiden Prabowo Subianto justru menginstruksikan agar menekan kenaikan harga untuk kepentingan rakyat kecil.

"Presiden Prabowo malah menekan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," sambung legislator Gerindra itu.

Bambang justru menilai, pernyataan Luhut bukan soal penghapusan subsidi, namun perbaikan skema.

"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam Raker Komisi VII tahun 2023 Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan untuk solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako," terangnya.

Bambang mengatakan Presiden Prabowo ingin subsidi BBM tepat sasaran. Karena itu, kata dia, distribusi BBM subsidi harus dibenahi.

"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," katanya.

"Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil," imbuh Bambang.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal dihapusnya bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mulai 2027, pemerintah akan menerapkan BBM Satu Harga.

"Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar," ujar Luhut dalam acara "Economic Outlook 2025" di The Energy Building, Jakarta, Kamis, 20 Februari.

"Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar," imbuhnya.

Sebagai ganti tak ada BBM subsidi itu, Luhut mengatakan penyaluran subsidi bahan bakar nantinya bakal diberikan langsung kepada para penerima. Tak ada lagi subsidi untuk bahan bakar yang selama ini melekat saat masyarakat membeli pertalite dan biosolar.

Luhut mengklaim progres menghapus BBM subsidi itu tengah berlangsung. Ia percaya kehadiran teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) bisa mempermudah PT Pertamina (Persero) untuk mendata penerima subsidi.

"Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar," klaim Luhut.

"AI itu sangat indah. Jadi, Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil," lanjutnya.