Penundaan retreat kepala daerah PDIP di tengah penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK memicu berbagai interpretasi. Banyak pihak menduga, instruksi Megawati ini bukan sekadar respons atas penahanan Hasto, melainkan juga sinyal politik yang ditujukan kepada pemerintah.

Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai secara kelembagaan PDIP tengah menabuh genderang perang.

“PDIP menegaskan oposisinya terhadap pemerintah, tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjen mereka oleh KPK,” kaya Iwan dalam keterangan diterima, Sabtu (22/2/2025).

Terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, Iwan memandang PDIP menganggap bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka yang akhirnya ditahan kemarin sangat besar muatan politiknya. Artinya, hal tersebut merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Jokowi.

“Bagi PDIP, Jokowi lah aktor kekuatan politik dibalik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari yang lalu,” jelas Iwan.

Iwan meyakini, drama antara PDIP dan Jokowi akan terus berlanjut ke episode selanjutnya.

“Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung konflik PDIP dengan Jokowi ini," dia menandasi.