TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya belum mau berkomentar banyak terkait surat edaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar para Kepala Daerah dari PDIP menunda mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung 21-28 Februari 2025.

Menurut Bima, pihaknya masih menunggu kepastian jumlah peserta yang tiba di lokasi retreat pada Jumat petang nanti pukul 15.00 WIB

"Nah untuk tadi terkait pertanyaan kedua mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00 nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," katanya, Jumat (21/2/2025).

Menurut dia sekarang ini belum ada data yang lengkap mengenai para kepala daerah yang akan hadir pada retreat atau pembekalan kepala daerah.

"Statemen itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang disini. Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi," katanya.

Mantan Walikota Bogor tersebut mengatakan setelah mendapatkan kepastian jumlah peserta retreat pada sore nanti, pihaknya baru akan memberikan statement mengenai surat edaran tersebut. Termasuk mengenai apa kebijakssnaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas bila ada kepala daerah yang tidak hadir.

"Nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam, sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIPHasto Kristiyanto oleh KPK.