TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga senilai Rp 306 triliun akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Ya kita lihat lah. kan sekarang mulai diperhatikan dengan cermat, ya disesuaikan dengan cepat. Saya berharap tidak banyak, kalaupun ada tidak akan banyak," kata Luhut usai menghadiri acara Blumberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).

Meski begitu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi anggaran yang dilakukan efisiensi tersebut.

"Kita sudah usulkan untuk kita mengevaluasi area-area yang harus kita perlu perhatikan," jelas Luhut.

Sementara itu, terkait efisiensi anggaran selama tiga putaran dan menghasilkan Rp 750 triliun Luhut meminta agar pemerintah lebih hati-hati.

"Ya tergantung nanti sasaran-sasarannya dan sekarang saya kira belajar dengan pemutaran pertama ini, kita pastilah lebih hati-hati," ucap Luhut.

"Dan efisiensi itu menurut saya,akan menggoyang semua supaya betul-betul jangan mengeluarkan anggaran yang gak perlu-perlu," tegasnya.

Adapun Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim, total penghematan anggaran atau efisiensi yang dilakukan selama tiga putaran akan mencapai angka Rp 750 triliun.

Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra menyebut, target efisiensi tahap awal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak Rp 300 triliun.

Kemudian, pada putaran efisiensi kedua akan didapat melalui penyisiran belanja dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp308 triliun. Namun, sebanyak Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke KL sehingga totalnya menjadi Rp250 triliun.

Sedangkan putaran ketiga melalui deviden dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut dikembalikan Rp 100 triliun untuk biaya penyertaan modal kerja sehingga tersisa Rp 200 triliun.

"Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun," kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, dikutip Minggu (16/2/2025).