PIKIRAN RAKYAT – Mesir dan Yordania meyakini bahwa pihaknya telah berhasil mencegah Presiden AS Donald Trump mendukung pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

Kedua negara itu menyebut bahwa AS telah mendukung rencana pascaperang Mesir untuk daerah kantong itu, diungkapkan seorang pejabat senior Mesir.

"Ini akan menjadi rencana Mesir yang diadopsi dan didukung oleh orang-orang Arab. Itulah yang disetujui Trump," kata pejabat itu.

Pejabat Mesir yang berbicara secara anonim itu mengatakan kunjungan Raja Abdullah II dari Yordania ke Washington sangat penting untuk meyakinkan Trump agar membatalkan rencananya untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina. Kairo dan negara-negara Arab lainnya memandang hasil pertemuan Abdullah sebagai kemenangan.

"Pertemuan tertutup itu sangat bagus," kata pejabat Mesir tersebut.

Tawaran Mesir dan Yordania

Raja Abdullah tidak secara terbuka menentang Trump terkait usulannya untuk mengambil alih Jalur Gaza, tetapi pejabat Mesir itu mengatakan raja secara pribadi memperingatkan Trump bahwa rencananya akan memicu ekstremisme dan menyebabkan runtuhnya pemerintahan pro-AS di seluruh wilayah.

“Trump tampak penuh perhatian dan simpatik, kata pejabat itu.

Sedangkan Mesir mampu memanfaatkan momentum pertemuan Abdullah dan selanjutnya mendapatkan kepercayaan Trump untuk menjadi aktor utama di Gaza dengan berhasil bernegosiasi agar Hamas membebaskan enam tawanan hidup. Jumlah itu dua kali lipat dari jumlah yang diamanatkan oleh kesepakatan gencatan senjata.

Hamas setuju untuk membebaskan tawanan sebagian karena Israel mengizinkan mesin berat masuk ke Gaza untuk memulai rekonstruksi, tambah pejabat itu.

Selain itu, Israel mengizinkan rumah mobil masuk ke Gaza yang sebelumnya telah diblokirnya. Hamas mengatakan Israel melanggar gencatan senjata dengan menahan bantuan dan mengancam tidak akan membebaskan tawanan mana pun.

Pejabat itu mengonfirmasi bahwa Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi akan melakukan perjalanan ke Riyadh, Arab Saudi, untuk membahas rencana Mesir untuk pemerintahan Gaza pascaperang. Seruan Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza yang terkepung dan secara paksa menggusur penduduk Palestina di sana memicu reaksi keras yang meluas di AS dan di seluruh dunia.

Hal itu membuat kecewa mitra-mitra Arab AS, yang khawatir tentang reaksi keras rakyat Arab terhadap usulan tersebut dan meluasnya perang Israel di Gaza.

Pembicaraan Gencatan Senjata Tahap II

Para diplomat dan analis dibuat bertanya-tanya apakah Trump benar-benar menginginkan Jalur Gaza yang dilanda perang atau mengancam akan mengambil alih untuk mendapatkan konsesi dari negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Trump, Marco Rubio, menyatakan bahwa yang terakhir adalah ancaman dan negara-negara Arab harus mengajukan tawaran balasan.

Dengan semakin populernya rencana Mesir, tampaknya Trump telah terpengaruh.

Selama kunjungan ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan bahwa sangat sedikit keinginan bagi AS untuk mengambil alih Gaza dengan cara, bentuk, atau rupa apa pun.

Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Abdullah dari Yordania telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina, dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel.

Sebelumnya Israel telah memanfaatkan usulan Trump dan telah mendirikan direktorat untuk memfasilitasi imigrasi sukarela warga Palestina dari Gaza.

Namun, Israel juga mengatakan akan memulai negosiasi "minggu ini" pada tahap kedua gencatan senjata Gaza, yang mencakup pembicaraan tentang tata kelola Gaza pascaperang.

Negara-negara Arab dan Otoritas Palestina (PA) telah melontarkan sejumlah rencana pascaperang untuk Jalur Gaza yang akan membuat daerah kantong itu diperintah oleh warga Palestina dari dalam dan luar daerah kantong yang tidak berafiliasi dengan Hamas.

PA memberi tahu utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, bahwa mereka siap untuk berselisih dengan Hamas untuk memaksakan pemerintahan di Jalur Gaza.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News