JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi.

“Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional,” ujarnya usai konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

Ara mengatakan, audit ini perlu dilakukan karena berdasarkan laporan yang diterimanya, masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

Seperti tembok rusak hingga pembangunan dilakukan pada daerah rawan banjir.

“Tim kami sudah menemukan cukup banyak tempat-tempat, saya sendiri turun, ada rumah yang banjir. Ada yang retak-retak belum setahun dan sebagainya,” ujar Ara.

Masih kata Ara, audit ini bagian dari perbaikan tata kelola pembangunan rumah subsidi. Sekaligus memastikan persoalan serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

“Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu rumah subsidi tetap berkualitas. Sangat penting. Jangan rumah subsidi tidak berkualitas,” kata Ara.

Karena itu, Ara mengatakan, para pengembang tidak perlu takut untuk diaudit oleh BPK.

Dia memastikan audit ini akan dilakukan secara profesional.

“Kalau bagus, benar, enggak usah takut diaudit. Kenapa perlu takut? Kalau benar bagus, kenapa perlu takut diaudit? Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu,” ucapnya.