JAKARTA – Sebuah kontroversi mencuat setelah laporan menyebutkan bahwa model kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek, menolak untuk mengungkapkan tanggal lahir Presiden Xi Jinping. Hal ini memicu pertanyaan luas mengenai transparansi dan batasan yang diberlakukan terhadap AI di negara tersebut.

Seorang aktivis dan politisi asal Australia, Drew Pavlou, dalam unggahannya di media sosial, menyoroti bahwa DeepSeek tidak dapat memberikan informasi mengenai tanggal lahir Xi Jinping, yang diketahui jatuh pada 15 Juni 1953. Pavlou mempertanyakan bagaimana publik bisa mempercayai model AI tersebut untuk menyampaikan informasi akurat mengenai aspek lain seperti model pembangunan dan biaya proyek jika informasi dasar seperti tanggal lahir seorang pemimpin saja tidak dapat diungkapkan.

"Jika hukum China melarang DeepSeek mengungkapkan tanggal lahir Xi Jinping, bagaimana kita bisa berharap mereka akan memberikan informasi yang jujur tentang model pembangunan dan biaya?" tulis Pavlou di platform media sosialnya.

Kasus ini menimbulkan perdebatan lebih luas mengenai tingkat kontrol yang diterapkan oleh pemerintah China terhadap teknologi AI. Pengamat kebebasan informasi berpendapat bahwa penyensoran seperti ini dapat menghambat perkembangan AI yang seharusnya bertujuan untuk menyediakan akses informasi yang netral dan transparan.

Sebagai perbandingan, di negara-negara Barat, model AI seperti ChatGPT dan Grok dapat mengungkapkan tanggal lahir tokoh publik seperti Presiden AS Donald Trump tanpa kendala hukum. Hal ini semakin mempertegas perbedaan pendekatan dalam regulasi AI antara China dan dunia Barat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DeepSeek maupun otoritas terkait di China belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyensoran ini. Namun, insiden ini semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintah China menerapkan kontrol ketat terhadap informasi, termasuk yang disediakan oleh AI generatif.