TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno mengecam insiden penembakan lima pekerja migran oleh aparat penjaga pantai Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat, 24 Januari 2025.

"Penembakan yang dilakukan terhadap buruh migran adalah bentuk penggunaan kekuatan berlebihan yang melanggar standar HAM internasional," kata Hariyanto dalam keterangan resmi, Selasa, 28 Januari 2025.

Diketahui, atas kejadian ini Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia. Nota itu berisi pernyataan sikap, permintaan klarifikasi, protes, atau permohonan tertentu terkait hubungan bilateral.

Namun, Hariyanto mengatakan, langkah itu belum cukup. Pemerintah Malaysia dan Indonesia harus segera melakukan investigasi menyeluruh. Hal itu harus dilakukan demi memastikan keadilan bagi korban serta pelindungan menyeluruh bagi buruh migran Indonesia di luar negeri.

"Langkah diplomatik harus menjadi pintu pembuka bagi aksi-aksi lebih tegas yang mendesak tanggung jawab pihak terkait," kata dia.

Dia mengatakan, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Malaysia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu, termasuk warga negara asing di dalam yurisdiksinya.

Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap Buruh Migran Indonesia menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pelindungan sipil. Prinsip itu diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Hariyanto mengatakan, kasus meninggalnya buruh migran menambah deretan panjang permasalahan terhadap keamanan buruh migran di Malaysia.

Pada 2024 sebanyak 125 buruh migran asal NTT kembali ke tanah asalnya di dalam peti mati. Lalu, pada 2022 Koalisi Buruh Migran Berdaulat merilis sebanyak 149 buruh migran meninggal di Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Malaysia di Sabah akibat kondisi buruk dan tidak ada akses kesehatan di dalam tahanan Imigrasi Malaysia.

"Pada awal 2025 sudah tercatat 5 buruh migran tewas di Malaysia salah satunya tewas di tangan Alat negara Malaysia," kata dia.

Peristiwa penembakan itu terjadi pada 24 Januari 2025. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM menembak WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal.

Kementerian Luar Negeri Indonesia masih mendata identitas lima WNI yang menjadi korban penembakan aparat penjaga pantai Malaysia di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan hanya satu dari lima orang korban yang membawa paspor.

“Kedutaan Besar Republik Indonesia masih lakukan pendalaman identitas. Hanya 1 yang membawa paspor,” kata Judha dalam pesan kepada Tempo, Senin, 27 Januari 2025.

Adapun satu WNI yang membawa paspor adalah salah satu dari tiga korban luka. Sementara asal mereka masih diidentifikasi Kemenlu.

Judha menuturkan, pemerintah Indonesia juga telah mengirim nota diplomatik atas penembakan terhadap WNI oleh aparat Malaysia di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

“KBRI akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force,” kata Judha dalam keterangan resmi sehari sebelumnya.

Judha menuturkan, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur KBRI juga telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Dave Laksono Desak Malaysia Terbuka soal Penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia