TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menolak perpanjangan batas waktu penarikan tentara pendudukan Israel dari Lebanon selatan.

Ia menegaskan Hizbullah tidak akan menyetujuinya bahkan untuk perpanjangan satu hari.

"Kelanjutan pendudukan adalah sebuah agresi terhadap kedaulatan, dan setiap orang bertanggung jawab untuk menghadapinya, mulai dari pemerintah hingga rakyat," kata Naim Qassem dalam pidato, Senin (27/1/2025).

“Israel harus mundur karena waktu 60 hari telah berlalu,” katanya.

Ia menekankan kelompok perlawanan Lebanon memiliki hak untuk bertindak sebagaimana mestinya.

Naim Qassim juga memperingatkan PBB, Amerika Serikat, Perancis, dan pendudukan Israel harus bertanggung jawab atas dampak penundaan penarikan pasukan Israel dari Lebanon.

“Apakah Washington berharap menemukan seseorang di Lebanon yang akan menerima perluasan agresi Israel atas kemauannya sendiri? Ini tidak akan terjadi," katanya.

Sekjen Hizbullah mengatakan ia mendapat informasi bahwa sekutu utama Israel, Amerika Serikat, menghubungi pejabat Lebanon dan meminta mereka untuk memperpanjang perjanjian hingga 28 Februari 2025.

"Ini berarti bahwa Israel tidak akan menarik diri hingga tanggal tersebut," kata Naim Qassem.

"Pejabat Lebanon menanggapinya dengan penolakan. Setelah itu, ia mengusulkan perpanjangan hingga tanggal 18 bulan depan (Februari), dan hal tersebut juga mendapat penolakan dari Lebanon. Kemudian pihak Amerika berkata: 'Ada kebutuhan untuk 5 lokasi yang menghadap ke perbukitan'. Namun pejabat Lebanon menolak," kata Naim Qassem sesuai dengan apa yang telah ia konfirmasi.

Dia menekankan bahwa Presiden Lebanon, Joseph Aoun, tidak dapat memberi Israel satu keuntungan pun.

Naim Qassem juga mengomentari kembalinya warga Lebanon ke Lebanon selatan sebagai hal yang wajar untuk mengambil hak atas tanah dan rumah yang mereka tinggalkan selama serangan Israel.

"Pendudukan Israel meminta gencatan senjata, dan kelompok perlawanan menyetujui hal itu dengan negara Lebanon. Perlawanan menang dengan orang-orang yang bergerak ke desa-desa terdepan," katanya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

Ia mengungkap bahwa perjanjian gencatan senjata Israel dan Hizbullah yang berlaku mulai 27 November 2024 adalah atas kepentingan pemerintah Lebanon yang ingin melindungi perbatasan dan mengusir Israel dari Lebanon.

"Hizbullah telah berkomitmen untuk tidak melanggar perjanjian tersebut, sementara Israel telah melanggar perjanjian tersebut sebanyak 1.350 kali," kata Naim Qassem.

Ia mengatakan Hizbullah berpikir untuk merespons pelanggaran yang dilakukan Israel, namun pemerintah Lebanon mengatakan kepada Hizbullah untuk bersabar.

Sebelumnya pada Minggu (26/1/2025), Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah Lebanon dan Israel hingga 18 Februari mendatang, dan dimulainya pembicaraan yang ditengahi AS mengenai kembalinya tahanan Lebanon yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023.

Pernyataan Amerika tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai sejarah penarikan Israel dari desa-desa di Lebanon selatan.

Sebelumnya, Hizbullah mendukung Hamas di Gaza dan terlibat pertempuran dengan Israel di perbatasan Lebanon selatan sejak 8 Oktober 2023.

Hizbullah sebelumnya mengatakan tidak akan berhenti menyerang Israel jika Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

Namun, pada 27 November 2024, Israel dan Hizbullah menyetujui perjanjian gencatan senjata.

Sementara itu, Hamas menghormati keputusan Hizbullah meski saat itu Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.306 jiwa dan 111.483 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (26/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan kedua pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan tentara wanita Israel dengan 200 tahanan Palestina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel