Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ternyata mengandalkan dana pribadi para mitra penyedia makanan di awal pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena anggaran untuk program tersebut baru dapat digunakan setelah pembukaan blokir anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada tanggal yang sama dengan peluncuran program. Kondisi ini memaksa para penyedia makanan untuk menggunakan uang pribadi mereka demi mendukung terlaksananya program MBG selama dua pekan pertama. Baru setelah itu, pemerintah mengganti biaya tersebut melalui mekanisme reimburse. Berikut fakta-fakta mendalam terkait sumber dana awal program MBG: 1. Dana Pribadi Ditanggung Mitra Pada tahap awal pelaksanaan, program MBG tidak langsung mendapat dukungan dana yang tersedia di rekening mitra penyedia makanan. Para mitra harus terlebih dahulu mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung produksi dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme ini dilakukan karena anggaran belum dapat langsung disalurkan ke mitra pada awal peluncuran program. “Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” jelas Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu, 26 Januari 2025. Dengan mekanisme baru yang sedang disiapkan, pemerintah berharap proses penyaluran anggaran menjadi lebih efisien dan tidak lagi membebani mitra di lapangan. Baca juga: Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T 2. Anggaran Baru Bisa Digunakan Mulai 6 Januari 2025 Dadan menuturkan bahwa keterlambatan penyaluran dana ini terjadi karena anggaran Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada hari yang sama dengan peluncuran program, yakni 6 Januari 2025. Hal tersebut menyebabkan mitra harus bekerja lebih keras untuk menalangi kebutuhan pendanaan selama dua pekan pertama program berjalan. “Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ujar Dadan. Proses penggantian biaya ini dilakukan pemerintah agar mitra tetap bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan program sembari menunggu mekanisme yang lebih efisien diberlakukan. 3. Peran 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa per 17 Januari 2025 sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di 31 provinsi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah menikmati makanan bergizi gratis. “Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Dadan. Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat di Istana Kepresidenan. Presiden menegaskan bahwa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI/Polri harus bekerja sama mewujudkan program MBG, terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makanan bergizi tersebut. 4. Target 3 Juta Penerima Manfaat di Tahap Pertama Program MBG kini telah berjalan di 31 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG ini berperan penting dalam menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat. Pada periode pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat. Target ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di tahap berikutnya. Pada periode kedua, yaitu April hingga Agustus 2025, jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat dua kali lipat menjadi 6 juta orang. 5. Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Percepatan Dalam upaya mempercepat pencapaian target, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat lebih cepat dari jadwal awal, yakni dari akhir 2025 menjadi September 2025. Untuk mendukung percepatan ini, BGN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun kepada pemerintah. “Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” jelas Dadan. Tambahan dana ini akan digunakan untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan kecepatan distribusi makanan bergizi di seluruh wilayah Indonesia. 6. Program yang Sedang Dikembangkan untuk Efisiensi Ke depan, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efisien dengan skema anggaran langsung ditransfer ke rekening mitra penyedia. Langkah ini tidak hanya meringankan beban para mitra, tetapi juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Dadan menegaskan bahwa mekanisme baru ini menjadi fokus BGN agar program berjalan tanpa hambatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis adalah upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi di masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang lebih tepat sasaran, pemerintah optimistis program ini akan mencapai target secara maksimal pada tahun 2025.

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ternyata mengandalkan dana pribadi para mitra penyedia makanan di awal pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena anggaran untuk program tersebut baru dapat digunakan setelah pembukaan blokir anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada tanggal yang sama dengan peluncuran program.
 
Kondisi ini memaksa para penyedia makanan untuk menggunakan uang pribadi mereka demi mendukung terlaksananya program MBG selama dua pekan pertama. Baru setelah itu, pemerintah mengganti biaya tersebut melalui mekanisme reimburse.
 
Berikut fakta-fakta mendalam terkait sumber dana awal program MBG:

1. Dana Pribadi Ditanggung Mitra

Pada tahap awal pelaksanaan, program MBG tidak langsung mendapat dukungan dana yang tersedia di rekening mitra penyedia makanan. Para mitra harus terlebih dahulu mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung produksi dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme ini dilakukan karena anggaran belum dapat langsung disalurkan ke mitra pada awal peluncuran program.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” jelas Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu, 26 Januari 2025.
 
Dengan mekanisme baru yang sedang disiapkan, pemerintah berharap proses penyaluran anggaran menjadi lebih efisien dan tidak lagi membebani mitra di lapangan.
 
Baca juga: Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T

2. Anggaran Baru Bisa Digunakan Mulai 6 Januari 2025

Dadan menuturkan bahwa keterlambatan penyaluran dana ini terjadi karena anggaran Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada hari yang sama dengan peluncuran program, yakni 6 Januari 2025. Hal tersebut menyebabkan mitra harus bekerja lebih keras untuk menalangi kebutuhan pendanaan selama dua pekan pertama program berjalan.
 
“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ujar Dadan.
 
Proses penggantian biaya ini dilakukan pemerintah agar mitra tetap bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan program sembari menunggu mekanisme yang lebih efisien diberlakukan.

3. Peran 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa per 17 Januari 2025 sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di 31 provinsi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah menikmati makanan bergizi gratis.
 
“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Dadan.
 
Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat di Istana Kepresidenan. Presiden menegaskan bahwa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI/Polri harus bekerja sama mewujudkan program MBG, terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makanan bergizi tersebut.

4. Target 3 Juta Penerima Manfaat di Tahap Pertama

Program MBG kini telah berjalan di 31 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG ini berperan penting dalam menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat. Pada periode pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat.
 
Target ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di tahap berikutnya. Pada periode kedua, yaitu April hingga Agustus 2025, jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat dua kali lipat menjadi 6 juta orang.

5. Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Percepatan

Dalam upaya mempercepat pencapaian target, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat lebih cepat dari jadwal awal, yakni dari akhir 2025 menjadi September 2025. Untuk mendukung percepatan ini, BGN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun kepada pemerintah.
 
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” jelas Dadan.
 
Tambahan dana ini akan digunakan untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan kecepatan distribusi makanan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.

6. Program yang Sedang Dikembangkan untuk Efisiensi

Ke depan, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efisien dengan skema anggaran langsung ditransfer ke rekening mitra penyedia. Langkah ini tidak hanya meringankan beban para mitra, tetapi juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Dadan menegaskan bahwa mekanisme baru ini menjadi fokus BGN agar program berjalan tanpa hambatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.
 
Program Makan Bergizi Gratis adalah upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi di masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang lebih tepat sasaran, pemerintah optimistis program ini akan mencapai target secara maksimal pada tahun 2025.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)