JAKARTA – Pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mempertanyakan tingginya angka kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran di saat perekonomian tengah sulit dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

Sebelumnya, survei Litbang Kompas mengungkap kinerja seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap memuaskan oleh publik. Survei yang digelar pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan 80,9 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, berbanding 19,1 persen yang menyatakan tak puas.

Angka itu terbilang tinggi jika dibandingkan dengan masa 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode. Pada 2015, survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi hanya sekitar 65,1 persen, sementara 34,9 persen menyatakan tidak puas.

Achmad menilai, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran terdongkrak oleh peluncuran program makan bergizi gratis (MBG). Apalagi, survei Litbang Kompas dilaksanakan tidak lama usai program andalan pemerintah tersebut diluncurkan.

“Hal ini sesuai dengan teori psikologi sosial yang menyatakan bahwa pengalaman positif yang baru saja dialami memiliki dampak lebih besar pada persepsi dibandingkan pengalaman jangka panjang,” ungkapnya, Minggu 26 Januari 2025.

Menurut dia, program MBG mampu menciptakan efek positif yang kuat di benak publik. Selain MBG, Prabowo juga diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan populis yang baru diberlakukan, termasuk di antaranya pembatalan kenaikan PPN sebesar 12 persen.

“Hasil survei itu mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pemerintahan baru dan program-program yang baru diluncurkan. Namun, bila dilakukan di waktu yang berbeda, hasilnya mungkin menunjukkan angka yang lebih moderat,” sambung Achmad.

Dia juga menyatakan, efek bulan madu politik juga turut membentuk persepsi optimisitis publik di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski demikian, rezim Prabowo harus berhati-hati dalam menafsirkan angka kepuasan yang tinggi.

“Tingkat kepuasan publik yang tinggi tidak selalu berarti bahwa masyarakat benar-benar puas secara mendalam. Dalam banyak kasus, angka ini mencerminkan harapan publik terhadap pemerintah baru, yang bisa berubah seiring waktu jika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi tersebut,” terang Achmad.

Dia menegaskan, tingginya tingkat kepuasan publik di saat kondisi perekonomian yang lesu, menunjukkan sebuah paradoks. Hal itu mengindikasikan persepsi publik cenderung dipengaruhi kuat oleh harapan terhadap Prabowo-Gibran, bukan oleh realitas objektif yang tengah mereka hadapi.

“Komunikasi pemerintah yang efektif dalam mengelola ekspektasi publik juga memainkan peran penting. Narasi yang dibangun pemerintah tentang keberhasilan program MBG dan komitmen mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi mampu mengurangi rasa ketidakpuasan, bahkan di kalangan masyarakat yang terdampak langsung oleh kesulitan ekonomi,” tutup Achmad.