Jakarta -

Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA harus mengakhiri operasinya dan meninggalkan semua tempatnya di Yerusalem paling lambat 30 Januari ini. Demikian disampaikan Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Danny Danon, menegaskan jadwal yang ditetapkan dalam undang-undang Israel yang kontroversial.

Sebelumnya, parlemen Israel telah meloloskan undang-undang yang melarang UNRWA, beroperasi di Israel dan Yerusalem timur, bagian kota yang dianeksasi oleh Israel setelah Perang Enam Hari tahun 1967.

Badan tersebut telah menghadapi kritik dari Israel yang telah meningkat sejak dimulainya perang, termasuk klaim bahwa selusin dari 13.000 karyawannya di Gaza terlibat dalam serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober 2023.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (25/1/2025), dalam surat yang ditujukan kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Dubes Danny Danon mengatakan "UNRWA diharuskan menghentikan operasinya di Yerusalem, dan mengosongkan semua tempat di mana ia beroperasi di kota itu, paling lambat tanggal 30 Januari 2025."

UNRWA selama ini dianggap sebagai tulang punggung operasi kemanusiaan untuk warga Palestina.

UNRWA menyediakan bantuan untuk sekitar enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Yordania, dan Suriah.

Meskipun Yerusalem timur telah lama menjadi pusat administratif bagi badan tersebut, lembaga itu juga mengelola sekolah dan klinik kesehatan di wilayah tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu